Oleh: fizali | 29 Oktober 2010

PROP DISERTASI

Proposal Dissertasi

HAK-HAK ANAK MENURUT HUKUM ISLAM dan HUKUM POSITIF di INDONESIA ; SUATU PERBANDINGAN

Diajukan Oleh :

Ali Trigiyatno, M.Ag

JUNI 2006

Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia; Sebuah Perbandingan

Oleh : Ali Trigiyatno, M.Ag

Latar Belakang
Perhatian, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak anak boleh dikata masih belum mendapatkan porsi yang sewajarnya di berbagai belahan dunia dewasa ini. Padahal anak-anak adalah asset bangsa yang kelak akan meneruskan estafet kepemimpinan suatu bangsa. Berbeda dengan kelompok usia lain (dewasa maupun pemuda) yang mendapatkan perhatian yang ‘lumayan’, kelompok anak-anak masih perlu waktu untuk dapat ‘setara’ dalam perlakuan dan perlindungan dengan kelompok orang dewasa.
Anak dalam pandangan Islam adalah amanah Allah yang harus dijaga, dilindungi, dirawat dan dididik dengan sebaik-baiknya agar kelak dapat menjadi manusia berguna. Anak (yang saleh) juga merupakan ‘tabungan amal’ bagi kedua orang tuanya kelak jika mereka sudah meninggal dunia. Anak juga merupakan kebanggaan sekaligus penerus keturunan orang tua di masa depan.
Menyadari arti penting dan kegunaan anak, agama Islam maupun hukum positif sama-sama menggariskan sejumlah kewajiban yang harus ditunaikan oleh negara, masyarakat dan lebih-lebih orang tua terhadap anak-anaknya. Dengan bahasa lain, anak memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi baik oleh negara, orang tua maupun pihak-pihak yang berkait dengan anak tersebut.
Tidak hanya agama Islam yang memberikan sejumlah hak kepada seorang anak. Hampir seluruh negara di dunia ini menetapkan sejumlah hak terhadap anak, tak terkecuali dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia juga menetapkan sejumlah hak bagi anak-anak yang harus diperhatikan dan dijalankan oleh berbagai pihak seperti orang tua, masyarakat dan negara. Dibuatnya sejumlah aturan mengenai hak-hak anak ( the rights of children ) tentunya dalam rangka menjamin apa saja yang menjadi hak anak agar hidup dan perkembangannya berjalan secara wajar, normal, sejahtera serta aman dan tidak diabaikan maupun ditelantarkan pihak-pihak terkait.
Dewasa ini banyak ditemukan sejumlah kasus yang mencerminkan betapa hak-hak anak masih sering diabaikan dan terkadang malah diinjak-injak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab seperti kasus kekerasan fisik berupa penganiayaan sampai pembunuhan , perdagangan anak, pelacuran anak, mempekerjakan anak dll. Dalam hal ini sebenarnya baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama telah menggariskan dan menetapkan sejumlah aturan main yang menjadi hak anak untuk dihormati dan dipatuhi, namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan dan cita-cita masyarakat pada umumnya.
Hak-hak apa saja yang ditetapkan dalam Islam amat penting diketahui khususnya oleh umat Islam, mengingat agama Islam adalah agama mayoritas yang dianut di Republik Indonesia ini , sementara itu juga perlu diketahui hak-hak apa saja yang ditetapkan oleh hukum positif yang berlaku di republik ini untuk mendapatkan penjelasan seputar hak anak yang berlaku dan diberlakukan di negara tercinta ini.
Dari sini akan diketahui segi-segi persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kekurangan masing-masing antara hak-hak anak yang ditetapkan menurut hukum Islam dan hukum positif.
Rumusan Masalah
Agar fokus penelitian ini memiliki arah yang jelas dan terarah maka perlu dirumuskan dua pokok masalah yang akan dicarikan jawabannya :
1. Apa saja hak-hak anak yang ditetapkan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?
2. Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem hukum tersebut dalam merumuskan dmenetapkan hak-hak anak tersebut?.
Tujuan dan Kegunaan
Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut :
1. Mendapatkan kejelasan dan penjelasan apa saja hak-hak anak menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
2. Mengetahui dan memahami segi-segi kelebihan dan kekurangan masing-masing hukum dalam merumuskan hak-hak anak.
Sedang kegunaan yang dapat dipetik dari penelitian ini dapat disebutkan diantaranya :
1. Menambah khazanah keilmuan Islam dalam bidang hukum dalam kaitannya dengan perbandingan hukum positif di Indonesia dalam soal hak-hak anak.
2. Menjadi bahan masukan bagi para pengambil kebijakan publik maupun pihak-pihak terkait dalam mengambil kebijakan seputar hak-hak anak.

Telaah Pustaka
Studi maupun penelitian seputar anak di Indonesia sudah cukup banyak dilakukan. Penelitian dimaksud misalnya seputar anak jalanan, kekerasan pada anak, pelacuran anak, perdagangan anak dsb. Di samping itu, tulisan tentang anak kebanyakan ditulis dari sudut pandang psikologi maupun pendidikan. Masih jarang kajian anak yang berangkat dari perspektif hukum apalagi dengan sistem perbandingan antara hukum Islam dengan hukum positif. Tulisan yang ada baru sebatas membahas hak anak menurut hukum Islam saja, atau hanya menurut hukum positif saja.
Tulisan yang membahas masalah anak dari sudut hukum Islam dapat disebutkan sebagian misalnya buku yang ditulis secara ‘berjamaah’ oleh Muhammad Shaleh al-Utsaimin, Abdullah bin Baaz, Shaleh bin Abdullah al-Fauzan dan Syaikh Abdullah al-Jibrin berjudul yang diedit dan disusun oleh Yusuf bin Muhammad bin Ibrahim al-Atiq berjudul Fatawa wa Ahkam Khasshah li ath-Thifl. Buku yang merupakan hasil dari jawaban seputar pertanyaan berkaitan dengan masalah anak ini tidak dimaksudkan khusus membicarakan hak-hak anak dalam hukum Islam, namun merespon berbagai pertanyaan yang diajukan kepada para ulama yang terlibat di dalamnya.
Masih membahas hukum anak dalam Islam, ada buku tipis yang ditulis oleh Zakaria Ahmad al-Barry berjudul Ahkam al-Aulad fi al-Islam. Buku ini hanya membahas hak-hak anak yang elementer dalam hubungannya dengan orang tuanya mencakup hak kepastian nasab, hak mendapatkan susuan, hak mendapatkan pengasuhan, hak mendapatkan nafkah serta mendapatkan perwalian.
Fuad Mochamad Fachrudin, salah seorang cendekiawan muslim Indonesia pernah menulis sebuah buku kecil berjudul Masalah Anak dalam Hukum Islam menjelaskan berbagai macam anak di tengah-tengah masyarakat beserta beberapa haknya seperti masalah anak kandung, anak angkat, anak tiri, anak susu, anak pungut dan anak zina. Namun pembahasannya terlalu singkat dan simple sehingga kurang mampu memberikan gambaran hak-hak anak secara lebih utuh dan lengkap.
Sementara tulisan baru hasil tulisan cendekiawan muslimah Indonesia menyangkut anak dari perspektif hukum Islam yang agak lengkap misalnya ditulis oleh Huzaemah Tahido Yanggo yang berjudul Fiqh Anak. Buku ini membahas masalah hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan anak sejak ia dilahirkan sampai ia menginjak dewasa yang mencakup juga masalah ibadah, muamalah serta munakahat. Walau agak lengkap namun tulisan dalam buku ini tidak secara spesifik berbicara hak-hak anak menurut hukum Islam.
Sedang tulisan maupun penelitian seputar hak-hak anak menurut hukum positif dapat disebutkan misalnya yang ditulis oleh Darwan Prints berjudul Hukum Anak Indonesia. Buku ini membahas apa yang berkaitan dengan hukum anak mulai dari masalah pengadilan anak, lembaga pemasyarakatan anak, perlindungan anak, serta implementasi hak anak dalam hukum nasional. Buku ini dilengkapi dengan beberapa UU maupun peraturan terkait dengan anak.

Kerangka Teori
Anak memiliki peran dan fungsi yang startegis di masa kini dan masa depan, bahkan tidak hanya di dunia namun sampai di akhirat kelak. Maka dari itu tidak mengherankan jika Islam memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup buat menjamin kehidupan anak yang lebih baik dan terjamin buat kehidupannya masa kini dan kelak. Selain itu bagi orang tua khususnya dan masyarakat maupun negara pada umumnya juga dibebani tugas dan kewajiban buat melindungi hak-hak anak. Prinsipnya, anak harus mendapatkan perhatian, perlindungan, kasih sayang dan perlakuan yang wajar, pantas, proporsional dan profesional demi dan untuk perkembangan fisik, mental, sosial yang baik dan tepat.
Dari penelusuran sejumlah ayat dan hadis Nabi SAW, dapat dijelaskan hak-hak yang digariskan oleh Islam buat anak-anak dapat disebutkan misalnya :
1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk sehat
3. Hak memperoleh perlindungan
4. Hak untuk mendapatkan pendidikan maupun ketrampilan
5. Hak untuk beribadah/beragama.
6. Hak untuk bermain
7. Hak untuk mendapatkan pengasuhan dan perawatan
8. Hak mendapatkan kejelasan nasab
9. Hak mendapatkan nama yang patut
10. Hak untuk mendapatkan jodoh.
11. Hak untuk mendapatkan kecukupan materi
12. Hak mendapatkan bimbingan akhlak
13. Hak untuk diaqiqahi
14. Hak mendapatkan susuan
15. Hak mendapatkan makan,minum, pakaian
16. Hak mendapatkan kasih sayang
Pada umumnya, penjelasan mengenai hak-hak anak dalam hukum Islam masih tercecer di beberapa tempat dan hanya sebatas menjadi ‘pelengkap’ dari suatu topik tertentu. Misalnya ketika membicarakan hadhanah, maka pembahasannya diselipkan setelah pembahasan masalah thalaq. Demikian pula yang tampak dalam Kompilasi Hukum Islam, beberapa hak-hak anak juga tertempel di sana-sini. Juga ketika menjelaskan hak-hak anak dalam soal pendidikan, pembahasannya terdapat dalam buku-buku yang bertemakan masalah pendidikan.
Sedang dari segi hukum positif, anak juga dipandang sebagai bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumberdaya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangn fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Maka dari itu dibuatlah berbagai peraturan perundangan baik yang berskala nasional maupun internasional dengan meratifikasi berbagai pertuturan internasional khususnya yang menyangkut masalah hak-hak anak untuk menjamin terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan perlindungan dan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Hingga saat ini aturan yang menjadi payung hukum bagi perlindungan anak masih tercecer dan terserak di berbagai UU maupun peraturan pemerintah belum diunifikasikan ke dalam satu UU yang lengkap dan menyeluruh.
Dengan lahirnya UU Nomor 23 tahun 2002 merupakan tonggak bersejarah mengenai sejarah perlindungan anak-anak dan penjaminan berbagai hak-hak anak yang harus diperhatikan dan dihormati oleh siapa saja yang terkait dengannya.
Hak-hak anak yang digariskan oleh Konvensi Hak Anak ( Convention on the rights of thr child) yang diratifikasi oleh pemerintah RI dapat disebutkan misalnya :
1. 31 Hak Anak dalam Konvensi Hak Anak :
1. Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang.
2. Hak untuk mendapatkan nama.
3. Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan.
4. Hak untuk mendapatkan identitas.
5. Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak.
6. Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi.
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata.
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum.
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak.
10. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan.
11. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.
12. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak-anak.
13. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat.
14. Hak untuk hidup dengan orang tua.
15. Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan dengan salah satu orang tua.
16. Hak untuk mendapatkan pelatihan ketrampilan.
17. Hak untuk berekreasi.
18. Hak untuk bermain.
19. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni dan budaya.
20. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi yang genting.
21. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi.
22. Hak untuk bebas beragama.
23. Hak untuk bebas berserikat.
24. Hak untuk bebas berkumpul secara damai.
25. Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber.
26. Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi.
27. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan.
28. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi.
29. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang sewenang-wenang.
30. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan.
31. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara cuma-cuma.
Konvensi hak-hak anak ditetapkan dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Non Diskriminasi ( non discrimination)
Meski setiap manusia, tidak terkecuali anak, memiliki perbedaan satu sama lain, namun tidak berarti diperbolehkannya perbedaan penerimaan perlakuan yang didasarkan oleh suku, agama, ras, antar golongan, pendapat, latar belakang orangtua, maupun hal lainya. Seperti tertera dalam pasal 2 ayat 1 konvensi yang menyatakan: Negara-negara peserta (state parties) akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran, atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.
Oleh karena itu, negara sudah sepantasnya menjadi pelindung utama, sekaligus penjamin terlindunginya semua anak dari segala bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh siapa pun, seperti disebutkan dalam ayat 2: Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.
2. Yang terbaik bagi anak ( the best interests of the child)
Prinsip umum kedua dari konvensi hak anak adalah best interest of the child (yang terbaik bagi anak). Prinsip ini tergambar pada pasal 3 ayat 1 konvensi, yang menyatakan: Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
Sementara pasal-pasal lainnya yang terkait erat dengan prinsip ini adalah pasal 9 (1) dan (3) mengenai pemisahan anak dari orangtuanya; pasal 18 mengenai tanggung jawab orang tua; pasal 20 mengenai anak yang kehilangan lingkungan keluarganya, baik secara tetap maupun sementara; pasal 21 mengenai adopsi; pasal 37 (c) mengenai pembatasan atas kebebasan; pasal 40 (2) (b) (iii) mengenai jaminan terhadap anak yang dituduh melanggar hukum pidana
3. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak ( the right to life, continuity of life and to develop)
Kelangsungan hidup serta perkembangan anak adalah sebuah konsep hidup anak yang sangat besar dan harus dipandang secara menyeluruh demi anak itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan hidup sehari-hari yang menyangkut kehidupan anak. Seperti misalnya memilih jalur pendidikan anak, yang biasanya seringkali menjadi keputusan sepihak orang tua atau wali anak yang sah. Tanpa memandang keinginan atau bakat yang dimiliki oleh anak itu sendiri.
Berangkat dari hal ini pulalah Komite Hak Anak memandang pentingnya pengakuan serta jaminan dari negara bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak, seperti dinyatakan dalam pasal 6 ayat 1: Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (inherent right to life), serta ayat 2: Negara-negara peserta secara maksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak (survival and development of the child).
Hal-hal lain menyangkut prinsip ini yang perlu diperhatikan adalah perkembangan fisik (pasal 27 paragraf 3, pasal 26); perkembangan mental, terutama menyangkut pendidikan (pasal 28 dan 29); termasuk pendidikan bagi anak-anak cacat (pasal 23); perkembangan moral dan spiritual (pasal 14); perkembangan sosial, terutama menyangkut hak untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat, dan berserikat (pasal 12, 13, 17); dan perkembangan secara budaya (pasal 30 dan 31)
4. Penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the child). Dimaksudkan dengan prinsip ini adalah, pendapat anak terutama yang menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak.

Metode Penelitian
Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research) dengan sumber data utama bahan-bahan kepustakaan.
Tipe Penelitian
Adalah penelitian deskriptik-analitik- komparatif, yakni penelitian yang memaparkan sejumlah data dan fakta untuk kemudian dianalisis dan diperbandingkan secara ilmiah guna mendapatkan kesimpulan yang valid.
Pendekatan Masalah
Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative.
Sumber Data
Sumber data primer digali dari berbagai perundang-undangan tentang anak seperti UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Adimssion to Employment ( Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja) dan UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Eliminition of The worst Forms of Child Labour ( Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).
Sedang dari hukum Islam, sumber primer akan digali dari al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam berkaitan dengan hak-hak anak.
Sumber data sekunder digali dari penjelasan UU tersebut dan juga tulisan-tulisan baik berupa buku, kitab-kitab fiqih terkait hak anak, jurnal, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam hal dipandang perlu sumber data dapat diperkaya wawancara dengan tokoh-tokoh yang berkompeten dalam persoalan ini.
Sementara sumber tersier didapat dari kamus, ensiklopedia (mausu’ah), internet dll.

Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam yang mengatur dan atau berkaitan dengan masalah anak, dilanjutkan dengan penelusuran sumber-sumber lain yang relevan.
Pengolahan Data
Data yang terkumpul dipilah dan dipisah, mana yang relevan dengan pembahasan diambil dan dianalisis sedemikian rupa secara kritis obyektif komparatif agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.
Teknik Analisis Data
Analisis data menggunakan metode induksi dan deduksi secara bergantian.

Daftar Pustaka
Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam, Taisir al-‘Allam Syarh ‘Umdat al-Ahkam, Cet. 1, ( Bairut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003)

Abdurrahman al-Jazairi, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzhib al-Arba’ah, Cet. 2, ( Bairut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004)

Abdul Qadir Djaelani, Keluarga Sakinah, Cet. 1, ( Surabaya : Bina Ilmu, 1995)

Abdul Aziz Dahlan, (Ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I, Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyyat al-Aulad fi al-Islam, alih bahasa anonim, Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam, Cet. II, ( Selangor : Klang Book Centre, 1990)

Ade Maman Suharman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law, Hukum Islam, Cet. 1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004)

Agung Wahyono, Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia, ( Jakarta : Sinar Grafika, 1993)
_____________, Peradilan Anak di Indonesia, ( Jakarta : Sinar Grafika, 1993)

A. Qadri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional, Cet. 1, (Yogyakarta : Gama Media 2002)

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet. 4, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000)

Ahmad Fauzan, Perundang-Undangan Lengkap tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi, Cet. I, ( Jakarta : Prenada Media, 2005)

Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir al-Maragi, Cet. IV, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1389/1969.

Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, ( Jakarta : Akademika Pressindo, 1989)

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , Cet. 6, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003)

Cik Hasan Basri, (ed.), Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum nasional, Cet. I, Jakarta : Logos Wacana Il;mu, 1999.
_____________, (ed), Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Cet. I, ( Jakarta: Logos Wacana, 1998)
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Jilid I, Cet. X, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002
Encyclopedia Americana, New York: Glorier Incorporated, 1995, Vol 6.
Encyclopedia International, New York: Grolier Incorporated, 1972, Jilid 6
Darwan Prist, Hukum Anak Indonesia, Cet. II, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003)

Emeliana Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Cet. I, ( Bandung : CV Utomo, 2005)

Erna Syofwan Syujrie, Pelaksanaan Hak-Hak Anak ditinjau dari Aspek Hukum, ( Ttp: Tnp, 1995)

Ensiklopedi Islam, Cet. III, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), Jilid II.
Ensiklopedi Indonesia, Hasan Shadily Et.Al, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, T.t), Jilid II.
Fuad Mohd. Fachrudin, Anak dalam Hukum Islam, Cet. II, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1991)

Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Anak; Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktifitas Anak, Cet. I, (Jakarta : Al-Mawardi Prima, 2004).

Ibrahim Al-Abyari, al-Mausu‘ah al-Qur’aniyyah, Kairo : Matabi‘ Sijjil al-‘Arab, 1405/1985.

Ibnu Al-‘Arabi, Ahkam al-Qur’an, Bairut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1416/ 1996. Jilid I.

Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyyah, Zad al-Ma‘ad fi Hady Khair al-‘Ibad, Bairut; Dar al-Fikr. 1415/1995.

Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, Cet. 2, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004)

Imam Purwadi dkk, Hentikan Kekerasan Pada Anak, ( Ttp : UNICEF dan LPA NTB, Tt)

Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, Cet. 1, ( Bandung : Rosda Karya, 2001)

Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Cet. 1, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005)

Jamal Abdurrahman, Athfal al-Muslimin Kaifa Rabbahum an-Nabiy al-Amin, alih bahasa Bahrun Abu Bakar Ihsan Zubaidi, Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah, Cet. I, ( Bandung : Irsyad Baitus salam, 2005)

Jhon L. Esposito, The Oxford of Encyclopedia of The Modern Islamic World, Vol. I – IV, (New York: Oxford University Press, 1995)
Fyzee, AA Asaf, Out Lines of Muhammadan Law, (Delhi: Oxford University Press, 1974)

J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Cet. 1, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003)

Khairudin H. SS, Sosiologi Keluarga, Cet. 2, (Yogyakarta: Liberty, 2002)

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial, Cet. 10, (Bandung : Alumni, 1980)

Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris, Cet. 1, ( Yogyakarta : LKiS, 2005)

Marzuki Wahid & Rumadi, Fiqh Madzhab Negara, Cet. 1, (Yogyakarata: LKiS, 2001)

Moh. Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Cet. 8, ( Jakarta : Raja Rafindo Persada, 2000)

Mohamad Joni, Aspek Hukum Perlindungan Anak, ( Jakarta : Citra Adhitya Bakti, 1999)

Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cet. 3, (Jakarta: LP3ES, 2006)

______________, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Cet. 1, (Yogyakarta : Gama Media, 1999)

Moh. Nazir, Metode Penelitian, Cet.3 ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988)

Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwal asy-Syahsyiyyah, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, T.t)
____________________, Tanzim al-Usrah wa Tanzim an-Nasl, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, T.t)

Muhammad Musthafa Syibli, Ahkam al-Usrah fi al-Islam, Cet. II, (Bairut: Dar an-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1977)

Muclis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyah, Cet. 4, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002)

An-Nawawi, al-Majmu‘ Syarh al-Muhazzab, Bairut : Dar al-Fikr, 1415/1995.

Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, ( Bairut: Dar al-Fikr, 1992 ), Jilid II

As-San‘ani, Muhammad bin Isma‘il al-Kahlani, Subul as-Salam, Bandung : Maktabah Dahlan, T.Th.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986)

Sudarman Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, Cet. 1, ( Bandung : Pustaka Setia, 2002)

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Cet. 2, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994)

Sudirman Tebba (Ed), Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, Cet. 1, (Bandung : Mizan, 1993)

As-Suyuti, Jalaluddin Abdur Rahman, ad-Dur al-Mansur Fi at-Tafsir bi al-Ma’sur, Cet. I, Bairut : Dar al-Fikr,1403/1983.

Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, ( Bombay : NM Tripathi PVT LTD, tt)

_____________, Personal Law in Islamic Countries, (New Delhi : Academi of Law and Religion, 1987)

Wahbah az-Zuhaily, Tafsir al-Munir, Cet. I, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1991), Juz II.
_____________, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IX-X, (Bairut : Dar al-Fikr, 1989 )
Zakaria Ahmad al-Barry, Ahkam al-Aulad fi al-Islam, alih bahasa Chadijah Nasution, Hukum Anak-Anak dalam Islam, Cet. II, ( Jakarta : Bulan Bintang, 2004)

UNICEF, Dunia yang Layak bagi Anak-Anak, tt : tnp, tt.

_______, Pengertian Konvensi Hak Anak, Tt : Tnp, tt.

Keppres Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional ( RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Kumpulan Perundangan Perlindungan Hak Asasi Anak, Cet. I, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2006)

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung : Citra Umbara, Tt)

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak


Responses

  1. ok, ok


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: