Oleh: fizali | 8 November 2010

keberanjakan hukum fiqh munakahat

 

 

‘KEBERANJAKAN’ HUKUM PERKAWINAN NASIONAL  DARI FIQIH MUNAKAHAT TRADISIONAL

Oleh : Ali Trigiyatno ¨

 

Abstrak

Aturan perkawinan di Indonesia sebagimana tertuang dalam UU Nomor 1 tahun 1974, PP No. 09 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya sudah banyak mengalami ‘kemajuan’ jika disbanding dengan ketentuan fikih lama. Hal seperti ini tidaklah mengeherankan, mengingat fiqih munakahat pada dasarnya masuk dalam wilayah fiqih muamalah, di mana perubahan amat mungkin dilakukan walaupun bukan berarti asal merubah. Prinsip menarik kemaslahatan dan menolak kemadhaatan kiranya perlu dijadikan acuan utama buat menentukan berbagai aturan ‘baru’ yang beranjak dari ketetntuan lama. Paling kurang ada 11 poin dalam hukum perkawinan Islam (fiqh) yang telah mengalami ‘modifikasi’ dan pengetatan serta pembatasan yang lebih ketat dibanding aturan fikih lama., Kesebelas isu tersebut adalah batas minimal usia kawin, peran wali, pencatatan pernikahan, mahar, poligami, nafkah, perceraian di muka pengadilan, perwalian anak, kehamilan dan pengaruhnya terhadap hukum, hadhanah, dan masalah pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan.

Pendahuluan

Di antara hukum Islam atau syari’at Islam, hanya hukum keluarganya saja yang relative masih utuh dan ‘murni’ dilakukan oleh umat Islam di berbagai negara. Sedang nasib hukum Islam yang lain seperti hukum ekonomi, politik, peradilan apalagi hukum pidananya, dalam banyak hal dan kasus sudah banyak mengalami perubahan dan tantangan. Sehingga pengamalan dan pelaksanaannnya sering tidak utuh bahkan tidak sedikit yang sudah hilang digantikan oleh system hukum lain yang biasanya ‘sekuler’.

Hukum keluarga Islam ( al-Ahwal as-Sakhshiyyah) utamanya masalah perkawinan dan perceraian adalah topik penting dan menarik dalam kajian hukum Islam mengingat, sebagaimana dinyatakan oleh  JND. Anderson dalam bukunya Islamic law in The Modern World sebagai berikut :

  1. Hukum keluarga selalu dianggap sebagai inti syari’ah
  2. Selama beratus-ratus tahun hingga sekarang diakui sebagai landasan pembentukan masyarakat muslim.
  3. Dapat dikatan hukum keluarga masih berlaku utuh dan penuh.
  4. Hukum kleuarga sering menjadi sasaran perdebatan kelompok konservatif dan modernis di dunia Islam. [1]

Sedang menurut Prof. Daud Ali, hukum keluarga Islam menarik dikaji karena di dalam hukum keluarga itulah terdapat jiwa wahyu Ilahi dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedang dalam lapangan hukum Islam lain, jiwa itu telah hilang akibat berbagai sebab yang di antaranya adalah karena penjajahan negara-negara barat di negara-negara muslim.[2]

Mengingat begitu sentral dan mendasarnya hukum keluarga Islam di kalangan umat muslim, maka dari itu, setiap upaya untuk memodifikasi, merubah apalagi mengganti hukum keluarga Islam bisa dipastikan akan menimbulkan gejolak, protes dan keberatan dari umat Islam. Kasus pengesahan RUU Perkawinan tahun 1974 kiranya menjadi bukti terang dari pernyataan ini, sehingga pembaruan yang diusung oleh sebagian kalangan, hanya sebagain (kecil) saja yang relatif berhasil, itupun di lapangan tidak sepenuhnya ditaati dan dilaksanakan.

Tulisan ini tidak akan membahas pembaruan hukum apa saja yang telah dan sedang direspon oleh ahli hukum Islam, namun hanya membatasi pembaruan hukum di bidang munakahat atau perkawinan dilihat dari keberanjakannya dari ketentuan fikih lama. Dalam hal ini penulis membatasi hanya yang terjadi di negara Indonesia dengan fokus kajian pada UU  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan berbagai peraturan terkait dengan aturan perkawinan. Sedang perkembangan di negara lain hanya dilakukan sepintas lalu saja dalam rangka sedikit membandingkan ketentuan yang ada.[3]

Dasar Pemikiran Pembaruan Hukum Islam

Hukum Islam dalam pengertian syari’at diyakini umat Islam tidak berubah (immutable) dan abadi ( eternal) , sementara hukum Islam dalam pengertian fikih secara teoritis mungkin dan dapat diubah walau bukan berarti asal mengubah dan berubah.[4] Dalam kaitan perubahan hukum ini, dalam arti reformulasi atau pembaruan, patut disimak pernyataan Prof. Amir Syarifuddin dalam bukunya Pembaharuan  Pemikiran dalam Hukum Islam sebagai berikut :

  1. Fikih adalah ilmu tentang pelaksanaan hukum syar’I secara praktis yang berpedoman dari dalil yang rinci.
  2. Sejarah mengemukakan bahwa fikih pernah mengalami perubahan dan perkembangan.
  3. Tempat dan waktu menjadi faktor yang mempengaruhi formulasi fikih.
  4. Masa kini perlu reformulasi fikih melalui kajian reinterpretasi al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW.
  5. Reformulasi tidak dilakukan dalam persoalan akidah dan ubudiyah yang sudah diatur secara rinci dan qath’i.
  6. Reformulasi perlu dilakukan secara kolektif melibatkan ahli-ahli lain yang berkaitan.
  7. Reformulasi masa kini sudah dipraktekkan dan diberlakukan di seantero negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam.[5]

Sehubungan dengan pembaruan hukum Islam pula, Prof. HM. Atho’ Mudzhar mengajukan empat hal sebagai pertimbangan dalam melakukan pembaruan hukum Islam yakni :

  1. Fikih harus dipandang sebagai produk dominan akal;
  2. Adanya tingkat pendidikan dan tingkat keterbukaan yang tinggi dari masyarakat muslim;
  3. Adanya keberanian di kalangan umat Islam untuk mengambil pilihan-pilihan yang tidak konvensional dari pasangan-pasangan tersebut;
  4. Memahami faktor-faktor sosio-kultural dan politik yang melatar belakangi lahirnya produk pemikiran fikih tertentu.[6]

Dari berbagai pernyataan ahli hukum Islam di Indonesia tersebut di atas, kiranya terdapat titik temu bahwa ketentuan fikih-utamanya fikih muamalah- tidaklah sakral yang tidak mungkin berubah, namun dalam batas-batas tertentu dapat dan sah saja dilakukan perubahan demi dan untuk kemaslahatan yang lebih terang dan dilakukan oleh pihak-pihak yang kompeten dalam soal itu.

Praktek Pembaruan Hukum Perkawinan di Negara-negara Muslim

Tahir Mahmood yang selanjutnya diikuti oleh H.M. Atho’  Mudhar mengklasifikasikan negara-negara muslim kaitannya dengan pembaruan hukum keluarga yang dilakukannya menjadi tiga kategori yakni:

  1. Negeri muslim yang masih tetap mempertahankan hukum keluarganya secara apa adanya sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab fiikih klasik seperti negara Saudi Arabia, Qatar,  Yaman, Bahrain dan Kuwait.
  2. Negeri muslim yang telah meninggalkan hukum fikih klasik dan mengantikannya dengan hukum sipil Eropa seperti yang dilakukan oleh Turki dan Albania.
  3. Negeri muslim yang dalam memberlakukan hukum keluarga Islam melakukan modifikasi dan perubahan di sana-sini agar sesuai dengan kemaslahatan warganya ini adalah yang dilakukan oleh kebanyakan negara-negara muslim seperti, Sudan, Irak, Aljazair, Maroko, Tunisisa, Pakistan,  Indonesia, Yordania dll..[7]

Bentuk dan Tujuan Pembaruan

Bentuk-bentuk pembaruan hukum perkawinan yang ditempuh oleh negara-negara muslim dapat dikemukakan sebagai berikut :[8]

  1. Melalui legislasi atau taqnin ( Undang-Undang), ini adalah cara yang paling banyak ditempuh oleh negara-negara muslim di dunia ini.
  2. Melalui dekrit raja atau presiden seperti yang terjadi di Yaman Selatan dengan dekrit raja tahun 1942,  juga Syria melalui dekrit presiden tahun 1953.
  3. Melalui yurisprudensi atau ketetapan-ketetapan para hakim di pengadilan-pengadilan.[9]

Adapun tujuan dari pembaruan itu adalah dalam rangka untuk :[10]

  1. Keperluan unifikasi ( kesatuandan keseragaman)  hukum.
  2. Mengangkat derajat dan martabat wanita.

Sedang metode Pembaruan yang ditempuh digunakan cara-cara :

  1. Melalui metode talfiq.
  2. Melalui metode takhayyur.
  3. 3. Melalui  kebijakan politik hukum ( siyasah syar’iyyah).
  4. Melalui reinterpretasi nash untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman modern.[11]

Sementara menurut Tahir Mahmood, bentuk reformasi hukum Islam menlalui dua yakni intra-doctrinal dan extra-doctrinal. Intra-doctrinal dilakukan dengan melakukan talfiq sedang extra-doctrinal melalui kajian reintrepretasi terhadap nash-nash al-Qur’an maupun as-Sunnah.[12]

Bidang-Bidang Yang mengalami Pembaruan

Ada beberapa aturan perkawinan yang dalam masa modern ini mengalami modifikasi dan ‘penyempurnaan’ dibanding aturan dalam fikih klasik dengan pertimbangan lebih mendatangkan kemaslahatan dan mengangkat derajat wanita.[13] Bidang-bidang itu dalam pengamatan Prof. Amir Syarifuddin meliputi masalah batasan usia kawin, registrasi perkawinan, poligami, talak, wali dll.[14]

Masih menurut Prof. Amir Syarifuddin dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, adanya pembaruan hukum perkawinan sebagaimana tertuang dalam UUP di Indonesia, jika dibandingkan dengan ketentuan dalam fikih madzhab Syafi’I terdapat empat hubungan yakni :

  1. Ketentuan UUP sepenuhnya selaras dengan ketentuan dalam fikih munakahat, seperti dalam hal larangan pernikahan dan masa iddah.
  2. Ketentuan UUP tidak terdapat dalam fikih madzhab manapun, namun karena bersifat administrasi dan tidak menyangkut hal yang substansial dapat diterima seperti dalam hal pencatatan pernikahan.
  3. Ketentuan UUP tidak terdapat dalam aliran hukum manapun dalam Islam, namun karena pertimbangan kemaslahatan dapat diterima, misalnya dalam hal pembatasan usia nikah.
  4. Ketentuan UUP secara lahiriah dan sepintas tidak sesuai dengan ketentuan fikih, namun demi kemaslahatan dan penggunaan reinterpretasi dapat diterima seperti dalam hal perceraian di muka pengadilan dengan alasan-alasan tertentu, serta pengetatan poligami.[15]

Dalam pengamatan Prof. HM. Atho’ Mudzhar, ada 11 isu yang pada umumnya dinyatakan sebagai adanya indikasi pembaruan hukum keluarga. Kesebelas isu tersebut adalah batas minimal usia kawin, peran wali, pencatatan pernikahan, mahar, poligami, nafkah, perceraian di muka pengadilan, perwalian anak, kehamilan dan pengaruhnya terhadap hukum, hadhanah, dan masalah pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan. Masing-masing negara memberikan penekanan yang berbeda dari isu-isu tersebut.[16]

Sejauh mana terjadi keberanjakan ketentuan dari fikih lama menjadi UU dapat dilihat pembahasan topik-topik singkat sebagai berikut :

    1. Masalah batasan usia perkawinan

Fikih klasik umumnya tidak menentukan usia minimal kapan seseorang dapat melakukan sebuah pernikahan. Tak mengherankan jika perkawinan anak-anak diperbolehkan dan dihukumi sah. Dalam perkembangan lebih lanjut batasan usia pernikahan adalah salah satu aspek dalam hukum perkawinan yang mengalami modernisasi atau pembaruan. Jika dalam fikih klasik, tidak dijumpai batasan minimal yang pasti,[17] kapan seseorang boleh atau dianggap sah melakukan pernikahan, maka dalam UU perkawinan di hampir seluruh negeri muslim memandang perlu untuk menetapkan batas minimal kapan seseorang diperbolehkan melangsungkan pernikahan.[18]

Perlunya pembatasan usia nikah ini dilatarbelakangi oleh pertimbnagan kesiapan dan kedewasaan seorang anak untuk memikul sebuah tanggung-jawab berkeluarga. Pernikahan anak-anak dirasakan tidak akan mencapai sebuah tujuan pernikahan yang dicita-citakan sehingga diperlukan upaya pembatasan usia minimal.

Sebagai sedikit gambaran dan perbandingan, berikut disampaikan berbagai regulasi di beberapa negeri msulim sehubungan dengan penetapan batasn minimal usia untuk dapat melangsungkan pernikahan.

Indonesia

Di Indonesia UU yang mengatur masalah perkawinan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Ketentuan usia minimal kawin diatur dalam pasal 7 yang berbunyi :

Ayat 1 : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Ayat 2 : Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal itu dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Usia 19 tahun ditetapkan sebagai batas terendah seorang laki-laki dapat melangsungkan pernikahan, sementara usia 16 tahun ditetapkan sebagai batas terendah bagi seorang gadis untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun demikian UU ini masih memberikan ‘celah’ bagi pasangan yang belum mencapai usia tersebut untuk memohon dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk jika memang dibutuhkan.[19]

Malaysia

UU yang mengatur masalah ini adalah UU Keluarga Islam 1984 (Islamic Family Law Act 1984) pasal 8 yang berbunyi :

“ Tidak ada perkawinan dapat dilangsungkan atau didaftarkan dibawah UU ini dari mempelai laki-laki berusia dibawah 18 tahun atau perempuan dibawah umur 16 tahun kecuali hakim syari’ah memberi izin secara tertulis dalam kondisi-kondisi tertentu.

Aljazair

UU yang mengatur adalah The Family Law Code 1984 pasal 7 yang bunyinya :“ Usia sah dari perkawinan   adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan”

Yordania

Diatur dalam The Code of Personal Status 1976 pasal 5 yang berbunyi:

“ Untuk dapat melangsungkan perkawinan kedua pasangan harus sehat dan mempelai harus cukup umur 16 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan”

Libanon

UU yang mengaturnya adalah The Law on Family Right 1917-1962 pasal 4 yang isinya :

“ Dipersyaratkan untuk dapat dilangsungkan perkawinan bahwa seorang pria harus genap berusia 18 tahun dan wanita 17 tahun “

Tunisia

Menurut ketentuan pasal 5 ayat 2 Code of Personal Status 1956 – 1981 yang isinya sebagai berikut :

“ Seorang laki-laki yang belum mencapai usia 20 tahun dan seorang perempuan belum mencapai usia 17 tahun tidak dapat melangsungkan perkawinan”[20]

 

Demikianlah beberapa ketentuan pembatasan usia kawin di beberapa negeri muslim.

Dan untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut yang menjelaskan batas usia minimal usia kawin di negeri-negeri muslim yang diambil dari buku Tahir Mahmood dalam bukunya Personal Law in Islamic Countries hlm. 270.[21]

 

Perbandingan Batas Minimal Usia Kawin

di Beberapa Negara Muslim

 

Nama Negara Batasan Usia Pria Batasan Usia Wanita
Aljazair 21 18
Bangladesh 21 18
Mesir 18 16
Indonesia 19 16
Irak 18 18
Yordania 16 15
Libanon 18 17
Libya 18 16
Malaysia 18 16
Maroko 18 15
Pakistan 18 16
Somalia 18 18
Syria 18 17
Tunisia 19 17
Turki 17 15

 

Dalam menyikapi batasan usia minimal tersebut beberapa negara muslim masih ada yang memberi celah atau toleransi dilangsungkannya pernikahan dibawah usia tersebut dalam situasi-situasi tertentu seperti Aljazair, Indonesia, Irak Libanon, Somalia, Syria, Tunisia dan Turki.

Dengan mencermati  tabel di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni :

  1. UU tersebut lebih tegas dan pasti dalam menentukan batas minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan, dimana dalam kitab-kitab fiqih tidak secara tegas ditetapkan.
  2. Usia minimal pria ditetapkan lebih tinggi dari wanita mengingat secara psikologis wanita lebih cepat dewasa dibanding pria disamping ada kecendurangan wanita menyukai pria yang lebih dewasa dari dirinya.
  3. Negara Indonesia boleh dikata merupakan negara yang pertengahan dalam menetapkan batas usia minimal dapat menikah dibanding negara-negara lain.
  4. Terdapat kesamaan pandang di kalangan para pembuat UU untuk menetapkan batas minimal usia ‘layak’ kawin di atas batasan baligh sebagaimana yang dirumuskan para ulama fiqih.
    1. Peranan Wali dalam pernikahan [22]

Bahwa wali menjadi rukun dalam perkawinan adalah menjadi kesepakatan tiga madzhab atau jumhur ulama yakni ulama Malikiyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah. Hanya madzhab Hanafi yang tidak menjadikan rukun atau sahnya suatu perkawinan bagi perempuan yang sudah rasyidah atau berakal dan dewasa.[23] Ketetapan yang menjadikan wali bagi perempuan sebagai syarat atau rukun pernikahan di Indonesia masih dipertahankan sesuai dengan ketentuan madzhab Syafi’I yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia.

Namun CLD KHI mengusulkan agar wali tidak lagi diharuskan atau menjadi rukun dalam sebuah pernikahan dengan catatan ia sudah berakal dan dewasa yakni sudah berusia minimal 21 tahun. Usulan ini tampaknya sejalan dengan pandangan madzhab Hanafi.[24]

    1. Pendaftaran dan Pencatatan pernikahan [25]

Tidak ada ketentuan dalam fikih klasik apakah sebuah pernikahan harus atau perlu dicatatkan. Namun ada petunjuk al-Qur’an bahwa jika kamu bertransaksi secara tidak tunai supaya ditulis atau dicatat. Jika hutang-piutang saja perlu dicatat, bukankah pernikahan sebagai sebuah transaksi yang istimewa dan agung lebih perlu unutk dicatat?.[26]

Maka UUP secara tegas mengharuskan dalam pasal 2 ayat 2 UUP agar setiap pernikahan harus dicatatkan.[27] Bagi umat Islam pencatatan dilakukan oleh PPN                            ( Petugas pencatat Nikah). Bagi non muslim pencatatan dilakukan di kantor catatan sipil. Bahkan CLD KHI dengan tegas mengusulkan agar pencatatan menjadi salah satu  rukun pernikahan dan mengusulkan agar mereka yang menikah tanpa mencatatkan dapat dikenai sanksi pidana.[28]

Aturan pencatatan  ini ditengarai banayak pihak masih banyak dilanggar alias kurang dipatuhi oleh sebagian  umat Islam dengan alasan agama  atau ketentuan fikih tidak mengharuskan buat itu, sehingga pernikahan siri atau bawah tangan masih cukup marak dilakukan.[29]

  1. Hak Ijbar Wali [30]

Dalam fikih klasik terdapat hak istimewa yang dimiliki ayah dan kakek unutk ‘memaksa’ seorang gadis buat dinikahkan dengan pria lain yang disukai oleh ayah atau kakeknya. Hak istimewa tersebut lazim disebut dengan hak ‘ijbar’. Dalam masa lalu. Barangkali system ini dalam banyak kasus lebih tepat dan maslahat bagi anak gadis yang dianggap serba kurang tahu akibat terbatasnya pergaulan maupun informasi seputar hidup berkeluarga. Namun dalam konteks zaman sekrang, di mana anak laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan ilmu dan informasi, hak tersebut dipandang sudah tidak sesuai lagi.

Lewat UUP yang salah satu asasnya adalah asas konsensualisme, hak ijbar menjadi tidak dapat diberlakukan lagi.[31] Ketentuan ini dapat dijumpai dalam pasal 6 ayat 1 UUP yang bunyinya :

” Perkawinan harus didasarkan  atas persetujuan kedua calon mempelai.”

    1. Masalah Poligami [32]

Poligami dalam pandangan fuqaha’ klasik -dan juga sebagian aktifis muslim sekarang ini- dipahami sebagai sebuah kebolehan dan bahkan tidak sedikit yang menganggapnya sebagai sebuah sunnah yang perlu dilakukan oleh muslim yang mampu untuk itu.[33] Untuk berpoligami, tidak diperlukan syarat dan ketentuan yang rumit dan ketat. Biasanya syarat yang ditekankan hanyalah sifat adil, itupun terbatas dalam hal-hal yang sifatnya fisik material kuantitatif.[34]

Berbeda dengan ketentuan fikih klasik yang terkesan agak longgar dalam masalah poligami, berbagai peraturan perundag-undangan dewasa ini cenderung mempersulit dan mempersempit poligami dengan menetapkan sejumlah aturan yang membuat orang terasa sulit melakukan poligami lebih-lebih bagi kalangan PNS/TNI/POLRI di Indonesia. Bahkan dua negara muslim terang-terang melarang poligami dan menjadikannya sebgai tindak pidana yakni negara Turki dan Tunisia.

Adapun bentuk pembaruan sehubungan dengan aturan poligami dapat disebutkan diantaranya :

  1. Keharusan meminta izin terlebih dahulu dari pengadilan agama ( lihat pasal 4 ayat 1 UUP).
  2. Adanya ketentuan syarat isteri yang dapat dimadu yakni isteri tidakdapat  menjalankan kewajiban sebagi isteri, mendapatkan cact badan atau penyakit yang sukar diusembuhkan ( lihat pasal 4 ayat 2 UUP).
  3. Syarat yang harus dipenuhi ketika mengajukan ke pengadilan harus ada persetujuan isteri/isteri-isteri, mampu menjamin keperluan hidup anak dan isteri dan harus mampu berlaku adil di antara isteri-isteri dan anak-anak mereka ( lihat pasal 5 ayat 1 UUP).
  4. Khusus bagi wanita PNS dilarang menjadi isteri ke 2 dst. ( Lihat Pasal 4 ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990 )

Dewasa ini negara yang secara radikal berani melarang poligami adalah Tunisia dan Turki, sedang mayoritas negara muslim tidak sampai melarang namun hanya membatasi dan mengawasi sedemikian rupa agar poligami  dengan segala resikonya yang negatif  dapat diminimalisir.[35]

  1. 4. Perceraian di muka pengadilan[36]

Adanya ketentuan atau keharusan untuk melakukan perceraian di depan pengadilan, sebagaimana tertuang dalam pasal 39 UUP,[37] memiliki dampak yang signifikan dalam hal menurunkan rating perceraian di Indonesia. Dalam catatan Daniel S Lev sebagaimana dikutip oleh Azyumardi Azra,  dari tahun 1947 sampai tahun 1972 jumlah talak  dari perkawinan yang terdaftar, mencapai tiap tahunnya antara 50 sampai 58 %, sebuah jumlah yang termasuk tinggi di negara-negara lain di dunia. Sementara jumlah rujuk amat kecil hanya berkisar 5 sampai 10 persen dari jumlah talak yang ada.[38]

Asas mempersulit perceraian merupakan salah satu asas yang diusung oleh UU Perkawinan. Ketentuan ini berbeda dengan dengan ketentuan fikih yang terkesan mempermudah jatuhnya perceraian baik dengan atau tanpa alasan yang jelas dan kuat, juga dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja suami mau. Aturan fikih yang longgar dalam masalah perceraian ini dipandang kurang membawa kemaslahatan bagi keluarga teruatama isteri dan anak-anak.[39]

  1. Pemeliharaan anak pasca perceraian[40]

Ketentuan normatif hak-hak anak pasca perceraian memang sudah ada dan dibahas dalam kitab-kitab fikih, UUP mempertegas dan memperinci lebih jauh hak-hak itu. Khusus terkait dengan hak-hak anak yang orang tuanya mengalami perceraian, pembuat undang-undang di negeri ini sebenarnya telah menetapkan sejumlah ketentuan yang harus dilakukan orang tua yang mengalami perceraian demi menjamin nasib dan masa depan anak-anaknya. Ketentuan yang dimaksud misalnya dapat dijumpai dalam pasal 41 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang selengkapnya berbunyi :

“ Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

  1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memlihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
  2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
  3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Ketentuan ini ditegaskan lagi pada pasal 45 yang bunyinya :

(1)   Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2)   Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya orang tua putus.

 

Sementara itu KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang dikeluarkan dengan Inpres Nomor 1 tahun 1991 atau mengatur lebih jauh sebagaimana tertuang dalam pasal 105 yang berbunyi :

Dalam hal terjadinya perceraian :

  1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
  2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
  3. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

 

Demikianlah di antara bidang-bidang hukum perkawinan yang mengalami pembaruan maupun modifikasi di Indonesia. Secara umum pembaruan itu lebih membawa maslahat terutama bagi anak-anak dan isteri ( kaum wanita), namun dalam prakteknya sering masih dilanggar karena sebagin pihak masih menganggap ketetntuan itu tidak sejalan dengan rumusan fikih yang lebih diyakini kebenarannya bagi masyarakat tersebut. Di samping juga kesadaran hukum masyarakat masih lemah serta pengawasan dan sanksi hukum yang rendah ikut menyumbangkan saham mengapa ketentuan UU tersebut kurang maksimal berjalan di tengah masyarakat.

Respon Ulama dan Umat terhadap Pembaruan

Adanya usaha-usaha untuk memperbarui atau modernisasi hukum perkawianan Islam tidak selamanya mendapatkan dukungan luas dari masyarakat muslim itu sendiri. Kasus sebelum disahkannya UU Perkawinan memberikan bukti, betapa tarik-menarik kepentingan dan ideologi amat kental terjadi. Pertarungan ideologi kelompok sekuler dengan muslim tak terelakkan sehingga kemudian terjadi kompromi-kompromi politik.[41]

Secara umum respon ulama maupun cendekiawan muslim terhadap usaha pembaruan hukum Islam termasuk di dalamnya bidang perkawinan terbagi menjadi dua kelompok besar yakni kelompok yang menolak dan  menerima. Kelompok yang menerima pembaruan dapat dibagi lagi menjadi  kelompok yang menerima secara penuh dan kelompok yang menerima secara terbatas serta belakangan muncul kelompok yang menginginkan pembaruan yang lebih radikal lagi.

Elemen ulama dan pengikutnya yang menolak adanya pembaruan hukum perkawinan pada umumnya meyakini bahwa apa yang sudah tertuang dalam ketentuan fikih selama ini itulah syari’at yang harus dipertahankan dan itulah syari’at’ yang tidak boleh diubah. Kiranya sebagian ulama pesantren tradisional di kampung terpencil tidak sedikit yang menyakini pandangan ini, sehingga aturan seperti pencatatan pernikahan, izin poligami, talak harus di pengadilan sering diabaikan.

Sekelompok ulama lain dan pengikutnya ada yang menerima pembaruan sebagian, namun juga masih keberatan dengan pembaruan yang lain. Misalnya aturan poligami yang mensyaratkan harus izin pengadilan, hal ini sering dilanggar oleh orang yang bukannya tidak terpelajar atau tahu hukum, tetapi mereka menganggap hal ini bertentangan dengan rasa kesadaran hukum yang diyakini. Namun dalam hal yang lain misalnya pencatatan nikah kelompok ini tidak keberatan.[42]

Ada juga ulama yang setuju sepenuhnya dengan ketentuan dalam UUP. Biasanya ulama jenis ini berasal dari lingkungan pergutuan tinggi  atau dari kalangan birokrasi. Hal ini karena mereka mengetahui metodologi serta filososfi aturan itu dengan cukup baik sehingga diyakini membawa kemaslahatan dan sudah semestinya dikituti dan diamalkan.

Namun demikian ada juga sekelompok kecil cendekiawan yang merasakan aturan dalam UUP terasa masih kurang dan perlu disempurnakan dan bila perlu dirombak total. Kelompok ini biasanya sering dijuluki sebgai kelompok liberal yang di antara tokoh-tokohnya adalah sebagain kalangan akademisi, LSM atau sebagian kecil dari alumni pesantren.[43]

Kritik dan Komentar

Pembaruan pada dasarnya dapat terjadi dalam semua lapangan aspek kehidupan dan tidak ada kekuatan yang dapat mencegahnya. Namun demikian tidak berarti semua yang baru mesti lebih baik, sebagaimana juga tidak setiap yang lama mesti jelek. Maka dari itu kaidah yang dibuat para ulama fikih yang menyatakan  al-muhafazhatu al al-qadim ash-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah sangat tepat dan penting untuk dicamkan dan diperhatikan.

Pembaruan yang masih didasarkan pada nash baik secara tersurat maupun tersirat, berlandaskan metodologi ushul fiqh yang standar, memperhatikan maqashid asy-Syari’ah atau mendatangkan kemaslahatan dan membuang kemafsadatan, kiranya tak pelak lagi dapat digunakan dan diterima. Jadi aturan atau pembaruan hukum seperti pencatatan nikah, pembatsn usia kawin, mempersulit poligami dan perceraian kiranya dapat diterima dan diamalkan.

Namun pembaruan yang dilakukan dengan cara mengabaikan teks apalagi yang sharih dan qath’I, mengikuti isme-isme tertentu yang sekuler, penafsiran yang terkesan dipaksakan dan mengada-ada, semata-mata mengikuti tuntunan akal yang tidak terjamin dari campur tangan hawa nafsu kiranya perlu kehati-hatian buat menerimanya. Catatan kritis harus dikedepankan sebelum memutuskan unutk menerima ataupun menolaknya. Pembaruan yang demikian kurang aman buat diamalkan mengingat metodologinya yang masih belum teruji serta orang-orang yang merumuskannya masih dipertanyakan kapasitas keilmuan dan integritas pribadinya. Maka fatwa-fatwa yang ‘nyeleneh’ dari sebgaian cendekiawan muslim patut dikritisi dan bila perlu dimentahkan seperti fatwa kebolehan pernikahan antar agama, waris 1 berbanding 1, laki-laki juga perlu beriddah dsb.[44]

Memang fikih tidak sempurna dan tidak perlu sampai disakralkan, namun bukan berarti untuk merubahnya bisa dilakukan secara serampangan dan mudah begitu saja. Silakan diperbarui dan disempurnakan, namun umat akan menilai apakah perbaikan itu  justeru akan membuat semakin baik atau sebaliknya ?.

Penutup

Pembaruan hukum keluarga di kalangan dunia muslim –termasuk hukum perkawinan- mulai marak dilakukan pada abad 20 M. Pengaruh ini diakui atau tidak ada unsur atau pengaruh dunia barat yang dilakukan ketika mereka menjajah sebagin besar dunia muslim pada abad-abad sebelumnya.[45] Selain itu, pembaruan itu umunya dilakukan oleh cendekiawan yang pernah mengenyam bangku kuliah di perguruan tinggi negara-negara barat. [46]

Pada umumnya pembaruan hukum itu mendapat resistensi oleh ulama Islam tradisional. Kelompok ini lebih mantap dan puas dengan aturan sebagaiman yang tertuang dalam kitab fikih yang sejalan dengan madzhab yang dianutnya. Di Indonesia, UU Perkawinan dinilai banyak membawa perubahan dan maslahat terutama terhadap kaum wanita dan anak-anak dengan beberapa ketentuannya yang baru. Jika hal ini membawa manfaat pada wanita dan anak-anak, namun dirasakan oleh sebagian laki-laki telah ‘ merugikan’ privilege yang   selama ini telah dinikmatinya seperti kemudahan dalam bercerai dan poligami.

Belakangan UUP dinilai sudah konservatif dan ketinggalan, sehingga saat ini ada usaha-usaha untuk mengamandemen dan bila perlu dirombak secara total.[47] Akan seperti apakah aturan hukum keluarga khususnya bidang perkawinan di masa datang di Indonesia ?. Tunggu saja tanggal mainnya.!

Daftar Pustaka

 

Abdurrahman al-Jazairi, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, Cet. II, ( Bairut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004)

Abdurrahman I. Doi, Shari`ah : The Islamic Law, Sixth Print, ( Kula Lumpur : Zafar Sdn. Bhd. 2002)

Amir Syarifuddin,  Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, Cet. X, ( Bandung : Angkasa Raya, 1993)

_____________, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara fiqh Munakahat dan  Undang-Undang perkawinan, Cet. I, ( Jakarta : Prenada, 2006)

Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. II, ( Jakarta : Prenada Kencana, 2004)

Arskal salim & Azyumardi Azra (Ed.), Shari’a and Politics in Modern Indonesia, ( Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2003)

Arso Sosroatmodjo & A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Cet. II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet. IV, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000)

Faqihuddin Abdul Kodir, Memilih Monogami Pembacaan atas Al-Qur`an dan Hadits Nabi, Cet. I, ( Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2005)

HM. Atho’ Mudzhar,  Islam and Islamic Law in Indonesia A Socio-Historical Approach,           ( Jakarta : Religius Reseacrh and Development and Training, 2003)

Huzaemah Tahido Yanggo, Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam,  Cet. III, ( Jakarta : Adelina, 2005)

Ibnu Qudamah, al-Mughni wa asy-Syarh al-kabir, Edisi I, ( Bairut : Dar al-Fikr, 1984), VII

Jaih Mubarok, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Cet. I, ( Bandung : Pustaka Bani Qurays, 2005)

Jamilah Jones & Abu Aminah Bilal Philips, Plural Marriages in Islam, alih bahasa Machnun Husein, Monogami dan Poligini dalam Islam, Cet. 1, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Cet. I, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005)

JND Anderson, Islamic Law in the Modern World, ( New York : New York University Press, 1975)

Khairudin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri ( Hukum Perkawinan 1) dilengkapi Perbandingan UU negara Muslim, Cet. I, ( Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2004)

_______________, Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia,( Jakarta : INIS , 2002)

Murtadha Muthahhari, The Rights of Women in Islam, alih bahasa M. Hashem, Hak-Hak Wanita dalam Islam, Cet. VI, (Jakarta : Lentera, 2001)

Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal asy-Syakhshiyyah, ( Mesir : Dar al-Fikr al’Arabi, t.t)

Muhammad Kamal Hassan, Muslim Inteleltual Responses to New Order Modernization in Indonesia, alih bahasa Ahmadi Thaha, Modernisasi Indonesia : Respon Cendekiawan Muslim, ( Jakarta : Lingkaram Studi Indonesia, 1987)

Muhmamad Zain & Mukhtar alshodiq, Membangun Keluarga Humanis ( Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu), Cet. I, ( Jakarta : Graha Cipta, 2005)

Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,  Cet. I, ( Jakarta : Grafindo Persada, 2004)

Musthafa as-Siba`I, al-Mar`at Bain al-Fiqh wa al-Qanun, alih bahasa Chadijah Nasution, Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Cet. I, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1977)

Rochayah Machali (ed), Wacana Poligami di Indonesia, Cet. I, ( Bandung : Mizan, 2005)

as-Sarakhsi, al-Mabsut, ( Bairut : Dar al-Ma’rifah, 1989), V

Siti Musdah Mulia, Islam menggugat Poligami, ( Jakarta : Gramedia, 2004)

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Cet. II, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994)

Sulistyowati Irianto ( Ed.), Perempuan & Hukum, Cet. I, ( Jakarta : yayasan Obor, 2006)

Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, ( Bombay : NM Tripathi PVT LTD, tt)

_____________, Personal Law in Islamic Countries, (New Delhi : Acaademi of Law and Religion, 1987)

Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda, Cet. I, (Bandung : Mandar Maju, 2002)

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. I, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2006)

 

UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

PP Nomor 9 Tahun 1975

PP Nomor 10 Tahun 1983

PP Nomor 45 Tahun 1990

Inpres No. 1 Tahun 1991

 

 

 

 


¨ Penulis adalah Dosen Tetap Jurusan Syari’ah STAIN Pekalongan, Peserta Program S3 Hukum Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya.

[1] JND Anderson, Islamic Law in the Modern World, ( New York : New York University Press, 1975), h. 39.

 

[2] Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Cet. I, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), h. 359.

[3] Dalam hal penulisan makalah ini, penulis beruntung mendapatkan buku baru karangan Khairudin Nasution berjudul ISLAM Tentang Relasi Suami dan Istri ( Hukum Perkawiann 1) dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim. Dalam buku ini dibahas beberapa topik dalam perkawinan Islam dari perspektif fikih lintas madzhab, lantas diperbandingkan dengan hukum positif di beberapa negara muslim. Lihat seutuhnya dalam Khairudin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri ( Hukum Perkawinan 1) dilengkapi Perbandingan UU negara Muslim, Cet. I, ( Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2004).

 

[4]  Untuk pembahasan dan pengantar dasar pengertian seputar syari’at, fikih dan hukum Islam dapat ditelaah buku Jazuli, Ilmu Fiqh, Cet. VI, ( Jakarta : Prenada, 2006), h. 1 dst.

[5] Amir Syarifuddin,  Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, Cet. X, ( Bandung : Angkasa Raya, 1993), h. 117.

 

[6] HM. Atho’ Mudhzar, ” Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam,” dalam Budhy Munawar Rachman, Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, ( Jakarta : Paramadina, 1994), h. 372, sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarok,  Modernisasi Hukum  Perkawinan di Indonesia, Cet. I,             ( Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 13.

 

[7]  Tahir Mahmood,  Family law Reform in The Muslim World, ( New Delhi: The Indian Law Institute, 1972), h. 2 – 8. H.M. Atho’ Mudzhar, Wanita dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, dalam Atho’ Mudhar & Khairuddin Nasution (Ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Cet. I, ( Jakarta : Ciputat Press, 2003), h.204-205. Baca juga Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Cet. I, ( Jakarta : Grafindo Persada, 2004), h. 146-149.

 

[8] HM. Atho’ Mudhar & Khairuddin Nasution (Ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Cet. I,       ( Jakarta : Ciputat Press, 2003), h. 1-2.

 

[9] Tahir Mahmood,  Family law Reform in The Muslim World, ( New Delhi: The Indian Law Institute, 1972), h. 64.

 

[10] HM. Atho’ Mudzhar & Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern, h. 2-3.

[11] Ibid., h. 3-4.

 

[12]  Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, ( Bombay : The Indian Law Institute, 1972), h. 270.

 

[13]  Dalam pengamatan Azyumardi Azra, dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 sebagai bentuk modernisasi hukum perkawinan, ternyata amat signifikan dalam hal menurunkan angka perceraian, poligami, perkawinan di bawah umur dan hal-lain yang terkait dengan masalah perkawinan. Lihat azyumardi Azra,” The Indonesian marriage Law of 1974 ; An Institutionalization of the Shari’a for Social Changes, dalam Arskal Salim & Azyumardi Azra (Ed.), Shari’a and Politics in Modern Indonesia, ( Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2003), h. 73.

 

[14] Amir Syarifuddin,  Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, Cet. X, ( Bandung : Angkasa Raya, 1993), h. 107,  110-115.

 

[15] Amir Syarifuddin,  Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara fiqh Munakahat dan  Undang-Undang perkawinan, Cet. I, ( Jakarta : Prenada, 2006), h. 29.

 

[16] HM. Atho’ Mudzhar,  Islam and Islamic Law in Indonesia A Socio-Historical Approach,     ( Jakarta : Religius Reseacrh and Development and Training, 2003), h. 159.

 

[17] Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Asham dan Usman al-Butti menandaskan ketidakbolehan pernikahan yang dilakukan pasangan yang masih di bawah umur atau belum baligh. Sementara itu Ibnu Hazm menyatakan boleh menikahkan anak perempuan yang di bawah umur, sedang bagi anak laki-laki tidak boleh dinikahkan sampai ia baligh. Sedang dalam pandangan jumhur ulama, boleh saja menikahkan anak yang belum baligh dan yang gila sekalipun. Periksa Wahbah az-Zuhaily,  al-Fiqh al-Islami  wa Adillatuhu, Jilid IX, (Bairut : Dar al-Fikr, 1989 ), h. 6682

 

[18] Amir Syarifuddin,  Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara fiqh Munakahat dan  Undang-Undang perkawinan, Cet. I, ( Jakarta : Prenada, 2006),h. 66-67.

 

[19] Menurut usulan versi CLD ( Contra Legal Draft ) KHI susunan Tim Pengarusutamaan Jender Depag pimpinan Siti Musda Mulia, usia minimal laki-laki dan perempiuan diusulkan sama yakni sama-sama 19 tahun. Lihat Muhammad Zain & Mukhtar alShodiq, Membangun Keluarga Humanis ( Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu), Cet. I, ( Jakarta : Graha Cipta, 2005), h. 33-34.

[20] Data-data tersebut diolah dari dua buah buku  Tahir Mahmood, Personal law in Islamic Countries : History, Text, and Comparative Analysis, ( New Delhi : Academy of Law and Religion, 1987 dan Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, ( Bombay : NM Tripathi PVT LTD, tt).

 

[21] Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries : History, Text, and Comparative Analysis, ( New Delhi : Academy of Law and Religion, 1987), h. 270.

[22] Baca juga Khairudin Nasution, Islam tentang Relasi Suami dan Istri…, h. 65 dst.

 

[23] Amir Syarifuddin,  Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara fiqh Munakahat dan  Undang-Undang Perkawinan, Cet. I, ( Jakarta : Prenada, 2006), h.  74.

 

[24]  Lihat Muhammad Zain & Mukhtar alshodiq, Membangun Keluarga Humanis ( Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu), Cet. I, ( Jakarta : Graha Cipta, 2005), h.28-31.

 

[25] Perbandingan antara fikih, UUP dan KHI seputar pencatatan nikah dapat dibaca dalam Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. II, ( Jakarta : Prenada Kencana, 2004), h. 120 dst. Bandingkan pula dengan penjelasan Jaih Mubarok,  Modernisasi Hukum perkawinan di Indomnesia, h.  69 dst.

 

[26] Ayat dimaksud adalah QS Al-Baqarah ayat  282 yang terjemahannya :

” Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari Software Qoran in Word Ver 1.3 oleh Muhammad Taufiq.

 

[27] Diskusi dan penjelasan seputar keabsahan pernikahan yang tidak dicatatkan dapat dibaca dalam buku Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. I, ( Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 121 dst.

 

[28]  Lihat Muhammad Zain & Mukhtar alshodiq, Membangun Keluarga Humanis ( Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu), Cet. I, ( Jakarta : Graha Cipta, 2005), h. 28, 38-39.

 

[29] HM. Atho’ Mudzhar,  Islamic and .., h. 160.

 

[30]  Penjelasan hak ijbar dalam wacana fikih dapat dibaca misalnya dalam buku  Huzemah Tahido Yanggo, Fiqih Anak,  Cet. I, ( Jakarta : al-Mawardi, 2004), h.  312 dst.

 

[31] Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. II,        ( Jakarta : Prenada Kencana, 2004), h. 79.

 

[32] Perbandingan penjelasan antara fikih, UUP dan KHI serta analisis penulis buku Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. II, ( Jakarta : Prenada Kencana, 2004), h.  156 dst. Lihat juga Zainudin Ali, Hukum Peradat Islam di Indonesia, Cet. I, ( Jakarta : Sinar Grafika,  2006), h. 47-50.

 

[33] ‘Bapak poligami Indonesia’, Puspo Wardoyo misalnya meyakini poligami bukan hanya sekedar boleh dilakukan bahkan bagi kalangan tertentu seperti dia bisa menjadi wajib atau sekurang-kurangnya sunnah. Makanya ia menggunakan hak poligaminya sampai batas maksimal yakni empat wanita. Lihat buku Indahnya Poligami Pengalaman Keluarga sakinah Puspo wardoyo karangan Nurbowo dan Apiko Joko M, Cet. II, ( Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2003). Hal yang sama juga diamalkan oleh Fauzan al-Anshari, sekretaris MMI yang mencita-citakan penegakan syari’at Islam di Indonesia juga mempunyai empat orang Isteri. Ia pernah menyatakan bahwa sebaiknya seorang aktifis muslim memang memiliki isteri lebih dari satu karena kalau ke mana-mana ia tidak pergi melainkan pulang. Maksudnya kalau punya isteri empat orang di tempat atau kota yang berbeda maka ke mana-mana hakekatnya ia ‘pulang’ bukan ‘pergi’.

 

[34]  Baca misalnya as-Sarakhsi, al-Mabsut, ( Bairut : Dar al-Ma’rifah, 1989), V : 217. Ibnu Qudamah, al-Mughni wa asy-Syarh al-kabir, Edisi I, ( Bairut : Dar al-Fikr, 1984), VII : 436. Lihat pula Khairuddin Nasution, Op.Cit., h. 105.

 

[35] HM. Atho’ Mudzhar, Islam and Islamic…, h. 160-161. Sebagai tambahan informasi baca pula Abdurrahman I. Doi, Shari`ah : The Islamic Law, Sixth Print, ( Kula Lumpur : Zafar Sdn. Bhd. 2002), h.  149-154.

 

[36] Penjelasan komparatif yang lebih luas dapat dibaca dalam Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. II, ( Jakarta : Prenada Kencana, 2004), h. 206 dst.

 

[37] Periksa penjelasan lebih utuh dalam Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam…, h.  128 dst.

 

[38] Lihat azyumardi Azra,” The Indonesian marriage Law of 1974 ; An Institutionalization of the Shari’a for Social Changes, dalam Arskal salim & Azyumardi Azra (Ed.), Shari’a and Politics in Modern Indonesia, ( Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2003), h. 81, lihat juga h. 88-89.

 

[39] Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Cet. I, ( Jakarta : Grafindo Persada, 2004), h.  160-161.

 

[40] Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan membahas secara komparatif anatar ketentuan dalam fikih, UUP, KHI dan analisis pribadi lihat dalam bukunya, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. II, ( Jakarta : Prenada Kencana, 2004), h. 292.

 

[41] Baca rekaman perdebatan seputar kelahiran UU Nomor 1 tahun 1974 dalam Muhammad kamal hassan, Muslim Inteleltual Responses to New Order Modernization in Indonesia, alih bahasa Ahmadi Thaha, Modernisasi Indonesia : Respon Cendekiawan Muslim, ( Jakarta : Lingkaram Studi Indonesia, 1987), h. 192 dst.

 

[42]  Tanpa menyebutkan kelompok siapa dan mana, Jaih Mubarok mengemukakan  tiga isu dalam RUU Perkawinan sebagai tidak sejalan dengan ajaran Islam yakni pencatatan nikah,  persyaratan poligami yang sulit serta pembatasan usia kawin. Lihat Jaih Mubarok,  Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Cet. I,   ( Bandung : Pustaka Bani Quraiys, 2005), h.  46-47.

 

[43]  Kelompok seperti ini diantaranya diwakili oleh kelompok JIL yang dikomandani Ulil Abshar abdalla dkk. Siti Musdah Mulia dkk dari tim pengarusutamaan jender DEPAG dengan CLD KHI-nya yang kontroversial kiranya dapat dimasukkan dalam kelompok ini.

[44] Sebagian usulan dalam CLD KHI sebenarnya hanya ‘mengulang’ apa yang pernah diusulkan dalam RUU Perkawinan yang mendapatkan protes keras umat Islam sebelum UUP disahkan. Dalam RUU Perkawinan, ada sejumlah ketentuan yang ditentang keras oleh umat Islam yakni masalah  kawin hamil karena zina, adopsi anak, perkawinan anak angkat dengan bapak angkat,  dua kali cerai menjadi penghalang perkawinan,  perbedaan agama tidak menjadi penghalang perkawinan,  dan aturan waktu iddah selama 306 hari. Lihat Jaih Mubarok, Op.Cit., h. 49-61.

 

[45]  Dari 55 negara muslim yakni yang mayoritas penduduknya beragama Islam,  hanya Saudi Arabia dan Turki yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Inggris tercatat paling banyak menjajah yakni sebnayak 25 negara, Perancis 15 negara dan Rusia 7 negara. Sisanya dijajah oleh Negara lain seperti Indonesia oleh Belanda, Guenia basu oleh Portugis, sementara Iran pernah dijajah oleh Inggris dan Rusia, Maroko dijajah Perancis dan Spanyol serta Camerun dijajah Perancis dan Inggris. Ahmad al-Usairy, alih bahasa Samson Rahman, Sejarah Islam sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX, Cet. II, ( Jakarta :L Akbar, 20030, h. 467, sebagaimana dikutipoleh Muhammad Amin Suma, Op.cit.   h. 180.

 

[46] Abdurrahman I. Doi, Shari`ah : The Islamic Law, Sixth Print, ( Kula Lumpur : Zafar Sdn. Bhd. 2002), h. 149, 450.

 

[47] Saat ini ada tiga versi draf usulan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), masing-masing dibuat oleh Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kowani, dan LBH-Apik. Ada beberapa poin yang diusulkan unutk dimandemen, salah satunya yang mendapat sorotan tajam adalah masalah poligami. Lihat artikel Maria Ulfah Anshor, Poligami dalam UU Perkawinan – Perlu Sanksi Hukum, Media Indonesia, Senin, 13 Oktober 2003

 

 

 

Oleh: fizali | 29 Oktober 2010

PROP DISERTASI

Proposal Dissertasi

HAK-HAK ANAK MENURUT HUKUM ISLAM dan HUKUM POSITIF di INDONESIA ; SUATU PERBANDINGAN

Diajukan Oleh :

Ali Trigiyatno, M.Ag

JUNI 2006

Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia; Sebuah Perbandingan

Oleh : Ali Trigiyatno, M.Ag

Latar Belakang
Perhatian, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak anak boleh dikata masih belum mendapatkan porsi yang sewajarnya di berbagai belahan dunia dewasa ini. Padahal anak-anak adalah asset bangsa yang kelak akan meneruskan estafet kepemimpinan suatu bangsa. Berbeda dengan kelompok usia lain (dewasa maupun pemuda) yang mendapatkan perhatian yang ‘lumayan’, kelompok anak-anak masih perlu waktu untuk dapat ‘setara’ dalam perlakuan dan perlindungan dengan kelompok orang dewasa.
Anak dalam pandangan Islam adalah amanah Allah yang harus dijaga, dilindungi, dirawat dan dididik dengan sebaik-baiknya agar kelak dapat menjadi manusia berguna. Anak (yang saleh) juga merupakan ‘tabungan amal’ bagi kedua orang tuanya kelak jika mereka sudah meninggal dunia. Anak juga merupakan kebanggaan sekaligus penerus keturunan orang tua di masa depan.
Menyadari arti penting dan kegunaan anak, agama Islam maupun hukum positif sama-sama menggariskan sejumlah kewajiban yang harus ditunaikan oleh negara, masyarakat dan lebih-lebih orang tua terhadap anak-anaknya. Dengan bahasa lain, anak memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi baik oleh negara, orang tua maupun pihak-pihak yang berkait dengan anak tersebut.
Tidak hanya agama Islam yang memberikan sejumlah hak kepada seorang anak. Hampir seluruh negara di dunia ini menetapkan sejumlah hak terhadap anak, tak terkecuali dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia juga menetapkan sejumlah hak bagi anak-anak yang harus diperhatikan dan dijalankan oleh berbagai pihak seperti orang tua, masyarakat dan negara. Dibuatnya sejumlah aturan mengenai hak-hak anak ( the rights of children ) tentunya dalam rangka menjamin apa saja yang menjadi hak anak agar hidup dan perkembangannya berjalan secara wajar, normal, sejahtera serta aman dan tidak diabaikan maupun ditelantarkan pihak-pihak terkait.
Dewasa ini banyak ditemukan sejumlah kasus yang mencerminkan betapa hak-hak anak masih sering diabaikan dan terkadang malah diinjak-injak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab seperti kasus kekerasan fisik berupa penganiayaan sampai pembunuhan , perdagangan anak, pelacuran anak, mempekerjakan anak dll. Dalam hal ini sebenarnya baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama telah menggariskan dan menetapkan sejumlah aturan main yang menjadi hak anak untuk dihormati dan dipatuhi, namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan dan cita-cita masyarakat pada umumnya.
Hak-hak apa saja yang ditetapkan dalam Islam amat penting diketahui khususnya oleh umat Islam, mengingat agama Islam adalah agama mayoritas yang dianut di Republik Indonesia ini , sementara itu juga perlu diketahui hak-hak apa saja yang ditetapkan oleh hukum positif yang berlaku di republik ini untuk mendapatkan penjelasan seputar hak anak yang berlaku dan diberlakukan di negara tercinta ini.
Dari sini akan diketahui segi-segi persamaan dan perbedaan serta kelebihan dan kekurangan masing-masing antara hak-hak anak yang ditetapkan menurut hukum Islam dan hukum positif.
Rumusan Masalah
Agar fokus penelitian ini memiliki arah yang jelas dan terarah maka perlu dirumuskan dua pokok masalah yang akan dicarikan jawabannya :
1. Apa saja hak-hak anak yang ditetapkan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?
2. Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem hukum tersebut dalam merumuskan dmenetapkan hak-hak anak tersebut?.
Tujuan dan Kegunaan
Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut :
1. Mendapatkan kejelasan dan penjelasan apa saja hak-hak anak menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
2. Mengetahui dan memahami segi-segi kelebihan dan kekurangan masing-masing hukum dalam merumuskan hak-hak anak.
Sedang kegunaan yang dapat dipetik dari penelitian ini dapat disebutkan diantaranya :
1. Menambah khazanah keilmuan Islam dalam bidang hukum dalam kaitannya dengan perbandingan hukum positif di Indonesia dalam soal hak-hak anak.
2. Menjadi bahan masukan bagi para pengambil kebijakan publik maupun pihak-pihak terkait dalam mengambil kebijakan seputar hak-hak anak.

Telaah Pustaka
Studi maupun penelitian seputar anak di Indonesia sudah cukup banyak dilakukan. Penelitian dimaksud misalnya seputar anak jalanan, kekerasan pada anak, pelacuran anak, perdagangan anak dsb. Di samping itu, tulisan tentang anak kebanyakan ditulis dari sudut pandang psikologi maupun pendidikan. Masih jarang kajian anak yang berangkat dari perspektif hukum apalagi dengan sistem perbandingan antara hukum Islam dengan hukum positif. Tulisan yang ada baru sebatas membahas hak anak menurut hukum Islam saja, atau hanya menurut hukum positif saja.
Tulisan yang membahas masalah anak dari sudut hukum Islam dapat disebutkan sebagian misalnya buku yang ditulis secara ‘berjamaah’ oleh Muhammad Shaleh al-Utsaimin, Abdullah bin Baaz, Shaleh bin Abdullah al-Fauzan dan Syaikh Abdullah al-Jibrin berjudul yang diedit dan disusun oleh Yusuf bin Muhammad bin Ibrahim al-Atiq berjudul Fatawa wa Ahkam Khasshah li ath-Thifl. Buku yang merupakan hasil dari jawaban seputar pertanyaan berkaitan dengan masalah anak ini tidak dimaksudkan khusus membicarakan hak-hak anak dalam hukum Islam, namun merespon berbagai pertanyaan yang diajukan kepada para ulama yang terlibat di dalamnya.
Masih membahas hukum anak dalam Islam, ada buku tipis yang ditulis oleh Zakaria Ahmad al-Barry berjudul Ahkam al-Aulad fi al-Islam. Buku ini hanya membahas hak-hak anak yang elementer dalam hubungannya dengan orang tuanya mencakup hak kepastian nasab, hak mendapatkan susuan, hak mendapatkan pengasuhan, hak mendapatkan nafkah serta mendapatkan perwalian.
Fuad Mochamad Fachrudin, salah seorang cendekiawan muslim Indonesia pernah menulis sebuah buku kecil berjudul Masalah Anak dalam Hukum Islam menjelaskan berbagai macam anak di tengah-tengah masyarakat beserta beberapa haknya seperti masalah anak kandung, anak angkat, anak tiri, anak susu, anak pungut dan anak zina. Namun pembahasannya terlalu singkat dan simple sehingga kurang mampu memberikan gambaran hak-hak anak secara lebih utuh dan lengkap.
Sementara tulisan baru hasil tulisan cendekiawan muslimah Indonesia menyangkut anak dari perspektif hukum Islam yang agak lengkap misalnya ditulis oleh Huzaemah Tahido Yanggo yang berjudul Fiqh Anak. Buku ini membahas masalah hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan anak sejak ia dilahirkan sampai ia menginjak dewasa yang mencakup juga masalah ibadah, muamalah serta munakahat. Walau agak lengkap namun tulisan dalam buku ini tidak secara spesifik berbicara hak-hak anak menurut hukum Islam.
Sedang tulisan maupun penelitian seputar hak-hak anak menurut hukum positif dapat disebutkan misalnya yang ditulis oleh Darwan Prints berjudul Hukum Anak Indonesia. Buku ini membahas apa yang berkaitan dengan hukum anak mulai dari masalah pengadilan anak, lembaga pemasyarakatan anak, perlindungan anak, serta implementasi hak anak dalam hukum nasional. Buku ini dilengkapi dengan beberapa UU maupun peraturan terkait dengan anak.

Kerangka Teori
Anak memiliki peran dan fungsi yang startegis di masa kini dan masa depan, bahkan tidak hanya di dunia namun sampai di akhirat kelak. Maka dari itu tidak mengherankan jika Islam memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup buat menjamin kehidupan anak yang lebih baik dan terjamin buat kehidupannya masa kini dan kelak. Selain itu bagi orang tua khususnya dan masyarakat maupun negara pada umumnya juga dibebani tugas dan kewajiban buat melindungi hak-hak anak. Prinsipnya, anak harus mendapatkan perhatian, perlindungan, kasih sayang dan perlakuan yang wajar, pantas, proporsional dan profesional demi dan untuk perkembangan fisik, mental, sosial yang baik dan tepat.
Dari penelusuran sejumlah ayat dan hadis Nabi SAW, dapat dijelaskan hak-hak yang digariskan oleh Islam buat anak-anak dapat disebutkan misalnya :
1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk sehat
3. Hak memperoleh perlindungan
4. Hak untuk mendapatkan pendidikan maupun ketrampilan
5. Hak untuk beribadah/beragama.
6. Hak untuk bermain
7. Hak untuk mendapatkan pengasuhan dan perawatan
8. Hak mendapatkan kejelasan nasab
9. Hak mendapatkan nama yang patut
10. Hak untuk mendapatkan jodoh.
11. Hak untuk mendapatkan kecukupan materi
12. Hak mendapatkan bimbingan akhlak
13. Hak untuk diaqiqahi
14. Hak mendapatkan susuan
15. Hak mendapatkan makan,minum, pakaian
16. Hak mendapatkan kasih sayang
Pada umumnya, penjelasan mengenai hak-hak anak dalam hukum Islam masih tercecer di beberapa tempat dan hanya sebatas menjadi ‘pelengkap’ dari suatu topik tertentu. Misalnya ketika membicarakan hadhanah, maka pembahasannya diselipkan setelah pembahasan masalah thalaq. Demikian pula yang tampak dalam Kompilasi Hukum Islam, beberapa hak-hak anak juga tertempel di sana-sini. Juga ketika menjelaskan hak-hak anak dalam soal pendidikan, pembahasannya terdapat dalam buku-buku yang bertemakan masalah pendidikan.
Sedang dari segi hukum positif, anak juga dipandang sebagai bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumberdaya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangn fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Maka dari itu dibuatlah berbagai peraturan perundangan baik yang berskala nasional maupun internasional dengan meratifikasi berbagai pertuturan internasional khususnya yang menyangkut masalah hak-hak anak untuk menjamin terhadap pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan perlindungan dan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Hingga saat ini aturan yang menjadi payung hukum bagi perlindungan anak masih tercecer dan terserak di berbagai UU maupun peraturan pemerintah belum diunifikasikan ke dalam satu UU yang lengkap dan menyeluruh.
Dengan lahirnya UU Nomor 23 tahun 2002 merupakan tonggak bersejarah mengenai sejarah perlindungan anak-anak dan penjaminan berbagai hak-hak anak yang harus diperhatikan dan dihormati oleh siapa saja yang terkait dengannya.
Hak-hak anak yang digariskan oleh Konvensi Hak Anak ( Convention on the rights of thr child) yang diratifikasi oleh pemerintah RI dapat disebutkan misalnya :
1. 31 Hak Anak dalam Konvensi Hak Anak :
1. Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang.
2. Hak untuk mendapatkan nama.
3. Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan.
4. Hak untuk mendapatkan identitas.
5. Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak.
6. Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi.
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata.
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum.
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak.
10. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan.
11. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.
12. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak-anak.
13. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat.
14. Hak untuk hidup dengan orang tua.
15. Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan dengan salah satu orang tua.
16. Hak untuk mendapatkan pelatihan ketrampilan.
17. Hak untuk berekreasi.
18. Hak untuk bermain.
19. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni dan budaya.
20. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi yang genting.
21. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi.
22. Hak untuk bebas beragama.
23. Hak untuk bebas berserikat.
24. Hak untuk bebas berkumpul secara damai.
25. Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber.
26. Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi.
27. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan.
28. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi.
29. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang sewenang-wenang.
30. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan.
31. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara cuma-cuma.
Konvensi hak-hak anak ditetapkan dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Non Diskriminasi ( non discrimination)
Meski setiap manusia, tidak terkecuali anak, memiliki perbedaan satu sama lain, namun tidak berarti diperbolehkannya perbedaan penerimaan perlakuan yang didasarkan oleh suku, agama, ras, antar golongan, pendapat, latar belakang orangtua, maupun hal lainya. Seperti tertera dalam pasal 2 ayat 1 konvensi yang menyatakan: Negara-negara peserta (state parties) akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran, atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.
Oleh karena itu, negara sudah sepantasnya menjadi pelindung utama, sekaligus penjamin terlindunginya semua anak dari segala bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh siapa pun, seperti disebutkan dalam ayat 2: Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.
2. Yang terbaik bagi anak ( the best interests of the child)
Prinsip umum kedua dari konvensi hak anak adalah best interest of the child (yang terbaik bagi anak). Prinsip ini tergambar pada pasal 3 ayat 1 konvensi, yang menyatakan: Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
Sementara pasal-pasal lainnya yang terkait erat dengan prinsip ini adalah pasal 9 (1) dan (3) mengenai pemisahan anak dari orangtuanya; pasal 18 mengenai tanggung jawab orang tua; pasal 20 mengenai anak yang kehilangan lingkungan keluarganya, baik secara tetap maupun sementara; pasal 21 mengenai adopsi; pasal 37 (c) mengenai pembatasan atas kebebasan; pasal 40 (2) (b) (iii) mengenai jaminan terhadap anak yang dituduh melanggar hukum pidana
3. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak ( the right to life, continuity of life and to develop)
Kelangsungan hidup serta perkembangan anak adalah sebuah konsep hidup anak yang sangat besar dan harus dipandang secara menyeluruh demi anak itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan hidup sehari-hari yang menyangkut kehidupan anak. Seperti misalnya memilih jalur pendidikan anak, yang biasanya seringkali menjadi keputusan sepihak orang tua atau wali anak yang sah. Tanpa memandang keinginan atau bakat yang dimiliki oleh anak itu sendiri.
Berangkat dari hal ini pulalah Komite Hak Anak memandang pentingnya pengakuan serta jaminan dari negara bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak, seperti dinyatakan dalam pasal 6 ayat 1: Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (inherent right to life), serta ayat 2: Negara-negara peserta secara maksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak (survival and development of the child).
Hal-hal lain menyangkut prinsip ini yang perlu diperhatikan adalah perkembangan fisik (pasal 27 paragraf 3, pasal 26); perkembangan mental, terutama menyangkut pendidikan (pasal 28 dan 29); termasuk pendidikan bagi anak-anak cacat (pasal 23); perkembangan moral dan spiritual (pasal 14); perkembangan sosial, terutama menyangkut hak untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat, dan berserikat (pasal 12, 13, 17); dan perkembangan secara budaya (pasal 30 dan 31)
4. Penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the child). Dimaksudkan dengan prinsip ini adalah, pendapat anak terutama yang menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak.

Metode Penelitian
Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research) dengan sumber data utama bahan-bahan kepustakaan.
Tipe Penelitian
Adalah penelitian deskriptik-analitik- komparatif, yakni penelitian yang memaparkan sejumlah data dan fakta untuk kemudian dianalisis dan diperbandingkan secara ilmiah guna mendapatkan kesimpulan yang valid.
Pendekatan Masalah
Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative.
Sumber Data
Sumber data primer digali dari berbagai perundang-undangan tentang anak seperti UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Adimssion to Employment ( Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja) dan UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Eliminition of The worst Forms of Child Labour ( Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).
Sedang dari hukum Islam, sumber primer akan digali dari al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam berkaitan dengan hak-hak anak.
Sumber data sekunder digali dari penjelasan UU tersebut dan juga tulisan-tulisan baik berupa buku, kitab-kitab fiqih terkait hak anak, jurnal, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam hal dipandang perlu sumber data dapat diperkaya wawancara dengan tokoh-tokoh yang berkompeten dalam persoalan ini.
Sementara sumber tersier didapat dari kamus, ensiklopedia (mausu’ah), internet dll.

Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam yang mengatur dan atau berkaitan dengan masalah anak, dilanjutkan dengan penelusuran sumber-sumber lain yang relevan.
Pengolahan Data
Data yang terkumpul dipilah dan dipisah, mana yang relevan dengan pembahasan diambil dan dianalisis sedemikian rupa secara kritis obyektif komparatif agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.
Teknik Analisis Data
Analisis data menggunakan metode induksi dan deduksi secara bergantian.

Daftar Pustaka
Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam, Taisir al-‘Allam Syarh ‘Umdat al-Ahkam, Cet. 1, ( Bairut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003)

Abdurrahman al-Jazairi, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzhib al-Arba’ah, Cet. 2, ( Bairut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004)

Abdul Qadir Djaelani, Keluarga Sakinah, Cet. 1, ( Surabaya : Bina Ilmu, 1995)

Abdul Aziz Dahlan, (Ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I, Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyyat al-Aulad fi al-Islam, alih bahasa anonim, Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam, Cet. II, ( Selangor : Klang Book Centre, 1990)

Ade Maman Suharman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law, Hukum Islam, Cet. 1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004)

Agung Wahyono, Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia, ( Jakarta : Sinar Grafika, 1993)
_____________, Peradilan Anak di Indonesia, ( Jakarta : Sinar Grafika, 1993)

A. Qadri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional, Cet. 1, (Yogyakarta : Gama Media 2002)

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet. 4, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000)

Ahmad Fauzan, Perundang-Undangan Lengkap tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi, Cet. I, ( Jakarta : Prenada Media, 2005)

Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir al-Maragi, Cet. IV, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1389/1969.

Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, ( Jakarta : Akademika Pressindo, 1989)

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , Cet. 6, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003)

Cik Hasan Basri, (ed.), Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum nasional, Cet. I, Jakarta : Logos Wacana Il;mu, 1999.
_____________, (ed), Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Cet. I, ( Jakarta: Logos Wacana, 1998)
Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, Jilid I, Cet. X, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002
Encyclopedia Americana, New York: Glorier Incorporated, 1995, Vol 6.
Encyclopedia International, New York: Grolier Incorporated, 1972, Jilid 6
Darwan Prist, Hukum Anak Indonesia, Cet. II, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003)

Emeliana Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Cet. I, ( Bandung : CV Utomo, 2005)

Erna Syofwan Syujrie, Pelaksanaan Hak-Hak Anak ditinjau dari Aspek Hukum, ( Ttp: Tnp, 1995)

Ensiklopedi Islam, Cet. III, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), Jilid II.
Ensiklopedi Indonesia, Hasan Shadily Et.Al, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, T.t), Jilid II.
Fuad Mohd. Fachrudin, Anak dalam Hukum Islam, Cet. II, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1991)

Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Anak; Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktifitas Anak, Cet. I, (Jakarta : Al-Mawardi Prima, 2004).

Ibrahim Al-Abyari, al-Mausu‘ah al-Qur’aniyyah, Kairo : Matabi‘ Sijjil al-‘Arab, 1405/1985.

Ibnu Al-‘Arabi, Ahkam al-Qur’an, Bairut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1416/ 1996. Jilid I.

Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyyah, Zad al-Ma‘ad fi Hady Khair al-‘Ibad, Bairut; Dar al-Fikr. 1415/1995.

Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, Cet. 2, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004)

Imam Purwadi dkk, Hentikan Kekerasan Pada Anak, ( Ttp : UNICEF dan LPA NTB, Tt)

Imam Suprayogo, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, Cet. 1, ( Bandung : Rosda Karya, 2001)

Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Cet. 1, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005)

Jamal Abdurrahman, Athfal al-Muslimin Kaifa Rabbahum an-Nabiy al-Amin, alih bahasa Bahrun Abu Bakar Ihsan Zubaidi, Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah, Cet. I, ( Bandung : Irsyad Baitus salam, 2005)

Jhon L. Esposito, The Oxford of Encyclopedia of The Modern Islamic World, Vol. I – IV, (New York: Oxford University Press, 1995)
Fyzee, AA Asaf, Out Lines of Muhammadan Law, (Delhi: Oxford University Press, 1974)

J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Cet. 1, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003)

Khairudin H. SS, Sosiologi Keluarga, Cet. 2, (Yogyakarta: Liberty, 2002)

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial, Cet. 10, (Bandung : Alumni, 1980)

Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris, Cet. 1, ( Yogyakarta : LKiS, 2005)

Marzuki Wahid & Rumadi, Fiqh Madzhab Negara, Cet. 1, (Yogyakarata: LKiS, 2001)

Moh. Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Cet. 8, ( Jakarta : Raja Rafindo Persada, 2000)

Mohamad Joni, Aspek Hukum Perlindungan Anak, ( Jakarta : Citra Adhitya Bakti, 1999)

Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cet. 3, (Jakarta: LP3ES, 2006)

______________, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Cet. 1, (Yogyakarta : Gama Media, 1999)

Moh. Nazir, Metode Penelitian, Cet.3 ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988)

Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwal asy-Syahsyiyyah, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, T.t)
____________________, Tanzim al-Usrah wa Tanzim an-Nasl, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, T.t)

Muhammad Musthafa Syibli, Ahkam al-Usrah fi al-Islam, Cet. II, (Bairut: Dar an-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1977)

Muclis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyah, Cet. 4, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002)

An-Nawawi, al-Majmu‘ Syarh al-Muhazzab, Bairut : Dar al-Fikr, 1415/1995.

Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, ( Bairut: Dar al-Fikr, 1992 ), Jilid II

As-San‘ani, Muhammad bin Isma‘il al-Kahlani, Subul as-Salam, Bandung : Maktabah Dahlan, T.Th.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986)

Sudarman Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, Cet. 1, ( Bandung : Pustaka Setia, 2002)

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Cet. 2, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994)

Sudirman Tebba (Ed), Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, Cet. 1, (Bandung : Mizan, 1993)

As-Suyuti, Jalaluddin Abdur Rahman, ad-Dur al-Mansur Fi at-Tafsir bi al-Ma’sur, Cet. I, Bairut : Dar al-Fikr,1403/1983.

Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, ( Bombay : NM Tripathi PVT LTD, tt)

_____________, Personal Law in Islamic Countries, (New Delhi : Academi of Law and Religion, 1987)

Wahbah az-Zuhaily, Tafsir al-Munir, Cet. I, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1991), Juz II.
_____________, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid IX-X, (Bairut : Dar al-Fikr, 1989 )
Zakaria Ahmad al-Barry, Ahkam al-Aulad fi al-Islam, alih bahasa Chadijah Nasution, Hukum Anak-Anak dalam Islam, Cet. II, ( Jakarta : Bulan Bintang, 2004)

UNICEF, Dunia yang Layak bagi Anak-Anak, tt : tnp, tt.

_______, Pengertian Konvensi Hak Anak, Tt : Tnp, tt.

Keppres Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional ( RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Kumpulan Perundangan Perlindungan Hak Asasi Anak, Cet. I, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2006)

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung : Citra Umbara, Tt)

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Oleh: fizali | 26 Oktober 2010

‘TERPAKSA KAWIN’

Repotnya Jika Harus ‘Terpaksa Kawin’

 

Oleh: Ali Trigiyatno

 

Kalau pada era pra-kemerdekaan tema-tema karya sastra novel maupun roman banyak mengambil tema kawin paksa, maka pada zaman kini mungkin tema yang lebih pas adalah terpaksa kawin. Kawin paksa biasanya dilakukan oleh seorang ayah dengan memaksa anak gadisnya untuk dinikahkan dengan pria yang pantas menurut bapaknya, namun tidak disukai oleh si gadis. Hal seperti ini mudah dijumpai di era pra kemerdekaan. Namun seiring dengan zaman kemajuan di segala bidang, termasuk ‘kemajuan’ dalam pergaulan muda-mudi zaman sekarang, sekarang kawin paksa nyaris tak terdengar lagi, sebaliknya yang banyak terjadi adalah terpaksa kawin. Apa pasalnya?

Sepasang remaja yang lagi dimabuk cinta, terkadang karena cintanya yang buta, ia buta akan batas-batas atau rambu-rambu pergaulan antar lawan jenis yang bukan mahramnya, akibatnya ia bisa terjerumus dalam pelanggaran serius yang semestinya hanya boleh dilakukan oleh mereka yang sudah diikat dengan tali pernikahan yang sah. Akibat yang tak diinginkan sering terjadi, yakni hamil sebelum nikah. Si pelaku biasa panik, bingung, cemas dan takut  dengan kejadian ini. Keluarga merasakan aib dan tercoreng kehormatannya dengan peristiwa ini.  Jika hal ini terlanjur terjadi, untuk mempertanggung-jawabkan perbuatan serta menutupi rasa malu akhirnya keduanya terpaksa kawin atau dikawinkan, meski keduanya belum siap secara materi, psikis maupun sosial. Sikap yang demikian ini masih lebih beruntung dibanding bila si laki-lakinya pergi tanpa tanggung-jawab atau si gadis melakukan aborsi yang dosanya semakin menumpuk.

Diakui atau tidak, fenomena terpaksa kawin semakin mudah kita jumpai di tengah-tengah masyarakat tak perduli di kota maupun di desa akibat lemahnya kontrol sosial di kalangan remaja. Sudah bukan barang langka lagi kalau sepasang pengantin ketika duduk di kursi pelaminan sudah  ‘jersi’ (jejer uwis isi). Tidak aneh lagi kalau ada pasangan suami isteri baru menikah 3,4,5 bulan sudah menimang anak. Ironisnya sebagian masyarakat menganggap hal seperti ini sebagai sesuatu yang sudah lazim, umum dan biasa sehingga tidak perlu lagi dipersoalkan. Naudzu billah!!!

Siap-Siap Menanggung Kerepotan

Pasangan yang melakukan pernikahan karena terpaksa harus kawin atau married by accident, jelas pasangan yang tidak ideal dilihat dari jurusan manapun. Ketidak idealan itu dapat dijelaskan di antaranya:

  1. Tidak ada niat dari semula untuk menikah. Jika suatu urusan tidak dilandasi oleh niat, bisa dibayangkan betapa akan jadinya perbuatan itu. Kebanyakan pemuda-pemudi atau lebih tepatnya kalangan remaja yang terlanjur berbuat zina karena asyiknya berpacaran, dari awal belum meniatkan untuk menikah. Ia baru sekedar mau mencoba-coba merasakan asyiknya berpacaran, namun apa daya nafsu dan syetan berhasil menjerumuskannya, maka sebagai bentuk pertanggungan jawabnya ia harus menikah(i).
  2. Kurang adanya persiapan yang memadai. Dari tidak adanya niat menikah sejak semula maka akibat selanjutnya ialah tidak ada persiapan maupun bekal yang cukup buat  memasuki pintu pernikahan, baik bekal ilmu, harta, pekerjaan, kematangan jiwa dsb. Sesuatu yang tidak dipersiapkan dengan baik jelas akan melahirkan kerepotan-kerepotan di dalamnya, baik buat dirinya, isterinya maupun anaknya nanti.
  3. Kurang adanya restu dan ridha dari keluarga (orang tua). Pasangan yang menikah atau lebih tepatnya dinikahkan karena terpaksa harus dikawinkan, biasanya kurang atau tidak mendapatkan restu dan ridha yang sewajarnya dari pihak keluarga. Karena memang keluarga belum menghendaki anaknya kawin dahulu karena belum siap atau pantas. Akibat kurangnya restu orang tua, akibatnya  keluarga yang baru terbentuk tadi  sulit harmonis dengan pihak keluarga. Kalau ada problem yang timbul terkadang keluarga bersikap cuek dan tak mau tahu.
  4. Kurang adanya cinta dan kasih-sayang di dalamnya. Mengapa? Karena pasangan yang berani melakukan hubungan seks sebelum nikah pada dasarnya dorongan nafsu syahwatnya lebih mengemuka dari pada cinta kasihnya yang tulus. Cinta yang tulus seharusnya menjaga dan merawat, bukan malah merusaknya. Karena ketiadaan cinta yang sejati, maka keharmonisan keluarga menjadi sulit diciptakan. Isteri dan anak sering menjadai korban dalam kondisi seperti ini.
  5. Reproduksi kurang sehat. Pasangan remaja yang terpaksa dinikahkan padahal usianya masih dini, sebenarnya lebih beresiko dalam hal reproduksi dibanding mereka yang sudah dewasa dan memang siap untuk itu. Generasi yang sehat dan bermutu, akan lebih mudah dihasilkan dari pasangan yang sah, sehat jiwa dan raga, dewasa, siap lahir-batin dan dalam kondisi yang normal.
  6. Rawan Percekcokan. Akibat-akibat yang ditimbulkan dari kekurang-siapan kedua belah pihak, ketiadaan restu dan ridha dari orang tua, minimnya kasih sayang, sedikitnya ilmu yang dimiliki, kurang dewasa dan matang kepribadian adalah sering munculnya keributan dan percekcokan ketika berhadapan dengan persolan-persoalan yang muncul. Apalagi jika ego masing-masing tidak ada yang mau mengalah dan mau menangnya sendiri.
  7. 7. Mudah terjadi perceraian. Jika suatu keluarga lebih sering cekcoknya dari pada ‘gencatan senjatanya’  dapat ditebak akibat selanjutnya yakni keberlangsungan keutuhan rumah tangga menjadi terancam yang salah-salah pada ujungnya dapat berakhir dengan perceraian (divorce) Banyaknya kasus perceraian di kalangan pasangan muda yang baru setahun dua tahun menikah kebanyakan berasal dari pasangan yang pernikahannya didahului oleh suatu ‘kecelakaan’ dengan segala resikonya.

Sebuah Peringatan

Mencermati sisi-sisi ‘gelap’ dari pernikahan yang di awali dengan ‘kecelakaan’ seperti tersebut di atas, maka semua pihak diharapkan untuk lebih berhati-hati dan waspada untuk memagarinya, lebih-lebih bagi kaum wanita agar tidak terjatuh dalam lembah pelanggaran dan dosa. Karena pada umumnya kalau terjadi apa-apa, pihak wanita lebih rentan terhadap berbagai kerugian-kerugian baik materiil maupun immaterial. Maka dari itu sudah sewajarnya kita mesti menjauhinya.

Bagi orang tua hendaknya lebih sadar dan bertanggung jawab untuk selalu mengawasi dan memonitoring anak-anaknya terutama yang sudah menginjak usia remaja dengan penuh kearifan dan kebijakan agar jangan sampai anak-anaknya menjadi korban pergaulan yang tidak terkontrol. Masyarakat luas juga dihimbau untuk tidak ikut menciptkan suasana yang kondusif dan permissive untuk pergaulan bebas dengan sikap-sikapnya yang masa bodoh dengan pergaulan bebas namun  tetap melakukan kontrol sosial.

Demikian pula bagi remaja itu sendiri agar lebih pandai menjaga dan membawa diri di tengah-tengah pergaulan yang kian permissive dengan lebih selektif dalam memilih teman pergaulan dan membentengi diri dengan iman dan taqwa yang baik. Apa saja yang dinikmati sebelum saatnya pasti hanya akan membuahkan penyesalan dan kerugian di belakang hari . Nafsu syahwat sebagai ‘hiasan’ manusia yang dianugerahkan Allah bukan untuk diumbar dan dituruti semau-maunya, namun untuk disalurkan secara legal, proporsional dan sewajarnya.

Semoga kita mampu mempertahankan jati diri, kita sebagai umat yang beriman dengan selalu memperhatikan batas-batas pergaulan sebagaimana yang diajarkan dalam agama kita agar jangan sampai terpuruk dalam jurang kenistaan. Cukuplah ‘korban’ yang sudah terlanjur terjadi, jangan ditambah lagi. Semoga.

Penulis adalah Staf Pengajar STAIN Pekaolongan

D/a : Jl Kusuma Bangasa No 09 Pekalongan  51114

 

Oleh: fizali | 26 Oktober 2010

NIKAH WANITA HAMIL

MENIKAHI WANITA HAMIL

ANTARA YANG MEMBOLEHKAN DAN YANG MELARANG

Oleh : Ali Trigiyatno

Orang tua zaman sekarang ketika tahu bahwa anak gadisnya hamil dahulu sebelum nikah beragam sikap ditunjukkan oleh mereka. Ada yang panik, malu, marah besar, tersinggung, namun tidak sedikit pula yang cukup santai menanggapinya dengan berkata,” Zaman sekarang mah, yang begituan sudah umum, lumrah dan bukan barang aneh lagi”. Entah itu sebagai sebuah ungkapan untuk membela diri atau mengurangi rasa malu, yang jelas ucapan maupun sikap seperti ini semakin mudah kita jumpai di tengah-tengah masyarakat tidak peduli yang tinggal di desa maupun di kota.

Adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan bahwa pergaulan muda-mudi kini lebih berani dan cenderung ‘kebablasan’ dalam arti semakin mengabaikan batas-batas pergaulan lawan jenis yang ada dalam ajaran agama maupun norma-norma adat ketimuran kita. Dengan dalih kemajuan dan atas nama modernitas mereka meniru dan mempraktekkan apa yang mereka dapat dan saksikan di layar kaca lewat tayangan film maupun sinetron yang mengusung ide maupun budaya hedonis dan permissive serta materialis.

Namanya saja kebablasan, maka  sepasang muda-mudi yang kebablasan dalam bergaul bisa dipastikan akan mendapatkan ‘sesuatu’ yang  mungkin tidak terpikirkan sebelumnya seperti hamil sebelum nikah. Sepasang muda-mudi yang tahu atau baru sadar dengan kejadian ini biasanya terus panik dan cemas. Berbagai sikap dan reaksi negatif ditunjukkan seperti ingin melakukan aborsi, si laki-laki lari dari tanggung-jawab, atau keduanya ‘terpaksa kawin’ atau dikawinkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keduanya.

Bahwa hamil sebelum nikah semakin mudah kita temukan di tengah-tengah masyarakat bukan rahasia lagi. Kita tentunya amat menyayangkan dan prihatin dengan fenomena seperti ini. Bagi yang sudah terlanjur hamil pra nikah, sikap apa yang mestinya diambil?. Yang paling sedikit resikonya tentu dengan menikahkannya sama pria yang menghamilinya. Namun dalam persoalan ini masih menyisakan sekurangngya  tiga pertanyaan besar, bagaimana dengan status pernikahan yang seperti ini dalam pandangan fuqaha?. Sah atau tidak?. Diperbolehkan apa dilarang?. Lantas bolehkah suaminya itu menggaulinya sebelum ia melahirkan? Serta bagaimana kedudukan anak tersebut?. Tulisan singkat ini akan mencoba mengupasnya.

Status Perkawinan

Ada kalanya wanita yang sudah terlanjur hamil untuk menutupi rasa malu dan aib keluarga dinikahkan dengan pria yang menghamilinya atau bisa juga ‘dibelikan’ pria lain yang mau memperisterinya. Jika wanita tersebut dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, maka sepakat  ulama membolehkan dan bahkan sebagian lagi mewajibkannnya. Analoginya sederhana, jika seseorang mencuri mangga orang lain adalah haram, maka dengan membelinya maka sudah berubah jadi halal. Orang yang berzina pada dasarnya ‘mencuri’ milik orang lain (wali) dan untuk merubahnya agar menjadi halal adalah dengan ‘membelinya’ lewat jalan menikahinya.

Jika ia dinikahan dengan pria lain yang bukan menghamilinya, maka dalam hal ini pendapat ulama cukup variatif. Imam Syafi’I berpendapat tidak ada halangan untuk menikahi wanita hamil walaupun bukan oleh pria yang menghamilinya. Senada dengan pendapat Imam Syafi’I dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Muhamad bin al-Hasan sahabatnya, cuma beliau menambahkan syarat agar suami menahan diri untuk tidak berhubungan intim sampai isterinya itu melahirkan. Jadi keduanya bisa menikah namun masih terlarang berhubungan intim sampai wanita tersebut melahirkan.

Imam Ahmad menambahkan syarat untuk dapat menikahi wanita tersebut, agar si wanita itu sudah menjalani masa iddah yakni sampai melahirkan dan sudah bertaubat dengan taubat nashuha, jika ia belum atau tidak bertaubat, menikahi mereka adalah terlarang. Ulama Malikiyah mensyaratkan untuk dapat menikahi wanita itu adalah setelah menjalani istibra’ 3 kali haid atau telah berlalu masa 3 bulan, jika syarat ini tak terpenuhi maka pernikahan tersebut adalah fasid dan harus difasakh. (Wahbah az-Zuhaily: IX :6648 dst)

Berbeda dengan pandangan di atas, Abu Yusuf sahabat Imam Abu Hanifah dan Imam Hasan al-Bashri serta Zufar menyatakan keduanya tidak boleh dinikahkan, pernikahan seperti itu adalah fasid alias batal. Ibnu Qudamah penulis kitab al-Mughni dari madzab Hanbali menambahkan, jika mereka mau dinikahkan maka harus dipenuhi dua syarat, yakni wanita tersebut sudah melahirkan bila dia hamil dan wanita tersebut sudah didera apakah dia hamil atau tidak sebagai bentuk hukuman had atas pelaku zina.

Dengan menyimak berbagai pendapat fuqaha di atas kiranya tidak ada kata sepakat mengenai hukum menikahi wanita hamil bagi pria yang bukan menghamilinya. Ada yang membolehkan mutlak, membolehkan dengan syarat, bahkan ada yang melarang sama sekali. Dengan demikian status pernikahan seperti ini masih problem dari segi sah tidaknya dalam kacamata fuqaha’.

Status Anak

Anak yang dilahirkan berstatus anak zina jika pria yang menikahi ibu itu adalah bukan pria yang menghamilinya, ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Lantas bagaimana jika pria itu adalah yang menghamilinya?. Sebagian ulama menyatakan bayi itu termasuk anak zina bila ibunya dinikahi setelah janin berusia 4 bulan ke atas. Sedang yang lainnya berpendapat bahwa bayi itu tetap berstatus sebagai anak zina di luar nikah, walau dari segi biologis tetap merupakan anaknya.

Bagaimana dengan pandangan ulama Indonesia masa sekarang dalam menyikapi pernikahan dengan wanita hamil ini? Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai produk fiqh hasil kesepakatan ulama Indonesia hal ini diatur dalam Bab VIII pasal 53 ayat 1,2 dan 3 yang bunyinya :

  1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
  2. Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
  3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Sedang status anak tersebut adalah anak sah. Karena pengertian anak sah menurut KHI Pasal 99 adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. KHI sendiri tidak mengatur secara jelas bagaimana status pernikahan wanita hamil yang menikah dengan pria yang bukan menghamilinya.

Setelah menyimak berbagai pandangan dan ketentuan seputar pernikahan wanita hamil di atas maka dapat dijelaskan hal-hal sbb:

  1. Pernikahan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya adalah boleh menurut kesepakatan ulama. Selama pernikahan keduanya boleh bercampur layaknya suami-isteri, status anaknya adalah anak zina, walau dalam KHI dan UU Perkawinan ditetapkan sebagai anak yang sah.
  2. Pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya diperselisihkan status hukumnya, namun jumhur memperbolehkannya dengan beberapa syarat. Status anaknya menurut UU Perkawinan dan KHI adalah sebagai anak yang sah. Keduanya boleh melakukan hubungan seks sebagaimana biasa.

Ihtitam

Apapun alasannya hubungan seks pranikah adalah haram dan dosa besar. Menikah atau menikahi wanita hamil apalagi ia sendiri yang bukan menghamilinya membawa resiko yang cukup besar yang dapat mengurangi atau mengganggu keharmonisan rumah tangga. Di kemudian hari mungkin saja salah satu pihak  mengungkit-ungkit masa lalu si wanita yang kelam jika ada percekcokan. Secara psikologis, yuridis maupun sosiologis pernikahan wanita hamil menyisakan sejumlah problem dan resiko, maka jangan sekali-kali kita terpedaya dan jatuh ke dalamnya.

Menurut hemat penulis, pendapat yang menyatakan boleh menikahi wanita hamil oleh orang lain dengan syarat keduanya sudah bertaubat dan sudah menjalani hukuman dera (di negara kita belum memungkinkan) adalah pendapat yang paling tepat untuk mengurangi terjadinya pergaulan bebas. Karena dengan taubat nashuha diharapkan keduanya sudak menyesal dan kapok tidak mengulangi lagi alias kembali menjadi orang baik-baik lagi, sedang hukuman had baginya sebagai efek jera bagi dirinya dan orang  lain agar tidak mencoba-coba melakukannya.

Maha suci Allah yang telah mengingatkan hamba-Nya yang beriman dengan firman-Nya :

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini, melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin”.( An-Nur: 3)

Lazimnya yang mau menikah dengan perempuan yang berzina adalah laki-laki yang berzina dengannya atau orang yang biasa berzina. Orang-orang yang beriman tentu akan berpikir seribu kali jika akan menikah dengan perempuan yang telah hamil apalagi jika ia hamil dengan pria yang tidak jelas jluntrungnya. Bagaimana dengan anda?

Semoga kita terjaga dan dijaga dari pergaulan bebas yang semakin gencar terjadi di sekeliling kita. Semoga Allah mempertemukan kita dengan jodoh yang sama-sama mukmin dan pandai menjaga kesucian diri serta kehormatan diri. Semoga!!!.

Penulis adalah Staf Pengajar STAIN PEKALONGAN

Oleh: fizali | 26 Oktober 2010

Mahasiswa Antara Kuliah, Bekerja dan Menikah; Mana Yang Harus Didahulukan?Ж

Oleh : Ali Trigiyatno

Iftitah

Dalam kehidupan sehari hari orang selalu dihadapkan pada beberapa pilihan yang mau tidak mau harus ia pilih. Terkadang pilihan yang ditawarkan atau dihadapi itu tak selalu ideal dan sesuai dengan yang kita harapkan. Maka dari itu diperlukan sebuah kecerdasan dan seni untuk memilah dan memilih agar tidak salah pilih yang berujung pada sebuah penyesalan kelak di kemudian hari.

Demikian pula yang dialami dan dihadapi oleh makhluk bernama mahasiswa, dalam perjalanan kuliahnya menuju terminal bernama sarjana, ia selalu dihadapkan pada beberapa pilihan seperti antara studi dulu sampai selesai atau ‘nyambi’ menikah atau bekerja. Apapun pilihan kita tentunya ada resiko dan mungkin sedikit ‘tumbal’ yang harus dibayar. Kuliah sambil menikah bias jadi kuliahnya tidak selesai-selesai atau malah terputus di tengah jalan. Kuliah sambil bekerja dapat mengakibatkan prestasi tidak maksimal. Sebaliknya dengan kuliah saja diharapkan prestasi bisa lebih maksimal dan cepat selesai.

Jika diantara kita ada yang dihadapkan persoalan seperti ini, barang kali tulisan berikut dapat dijadikan untuk berbagi pengalaman dalam menentukan sikap. Tulisan ini lebih banyak didasarkan pada pengalaman penulis sendiri ketika kuliah dulu ditambah dengan berbagai literature yang relevan.

Semua dibutuhkan !

Kuliah, nikah serta kerja adalah sebuah kebutuhan dari semua mahasiswa. Ketiga-tiga cepat atau lambat (sooner or later) pasti akan dilalui dan dilewati oleh setiap mahasiswa. Maka dari itu kita harus mempersiapkan ketiga-tiganya dengan sebaik-baiknya agar kesemuanya dapat diraih dengan sukses tanpa harus mengorbankan atau ada yang dikorbankan salah satunya ( prinsip la dharar wa la dhirar ). Jadi ketiga soal itu bukanlah makhluk yang saling mengancam satu sama lain dan tidak usah diposisikan saling mengancam.[1]

Buat Prioritas !

Karena ketiganya sama-sama dibutuhkan dan bukanlah musuh yang saling mengancam, maka yang dibutuhkan adalah mengelola masing-masing dengan sebaik-baiknya serta membuat skala prioritas mana yang lebih penting dan mendesak serta lebih mendatangkan kemaslahatan hidup kita bersama di masa sekarang dan yang akan datang. Prinsip yang perlu dipegang di sini adalah “taqdimul aham minal muhimm” yakni mendahulukan yang lebih penting dari yang penting![2]

Kuliah lebih dahulu !

Yang namanya mahasiswa tentunya ia masih disebut mahasiswa jikalau ia masih belajar atau kuliah di bangku PT. Jadi aktifitas kuliah bagi seorang mahasiswa hukumnya ‘wajib mughalladzah’ yang tidak boleh disepelekan apalagi ditinggalkan demi untuk menikah atau bekerja umpamanya. Dari sini jelas sudah bahwa kuliah bagi seorang mahasiswa adalah tugas utama dan pertama sampai ia berhasil lulus dengan nilai yang memuaskan.

Ingatlah tujuan dan harapan orang tua mengirim antum ke PT adalah untuk menuntut ilmu serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik, bukan untuk bekerja atau menikah. Soal-soal yang lain bisa ditaruh nomer sekian. Dalam hal ini layak anda camkan sebuah nasehat yang cukup bijak, “ Maju selangkah dalam urusan cinta adalah 10 kemunduran dalam urusan Ibadah dan belajar, demi cita-cita hindarilah cinta, namun demi cinta kejarlah cita-cita”.[3]

Lalu Bekerja !

Setelah tugas menuntut ilmu dapat selesai dengan hasil memuaskan, kita dapat menempuh langkah selanjutnya yakni mencari pekerjaan, karena lazimnya pekerjaan di negeri ini tidak mencari orang, jadi oranglah yang perlu mencari pekerjaan. Kalau dapat tentunya mendapatkan pekerjaan yang halal dan thayyib, terhormat dan mendatangkan banyak hasil.

Di zaman sekarang ini, mencari pekerjaan (termasuk menjadi PNS) bukanlah pekerjaan yang mudah untuk kebanyakan orang. Tanpa skill yang memadai, ilmu yang cukup, serta relasi dan koneksi yang luas, ditambah faktor-faktor lain yang juga menentukan, rasa-rasanya sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan cukup menjanjikan. Sarjana yang diproduksi oleh berbagai PT dari tahun ke tahun selalu menyisakan ‘sisa’ tenaga terdidik yang belum atau tidak terserap di lapangan kerja.[4]

Baru Menikah !

Jika ilmu sudah diraih, title sudah disandang, pekerjaan sudah dalam genggaman umur sudah dewasa, apa lagi yang kau cari dan kau tunggu kalau bukan pasangan hidup?. Kini tibalah saatnya anda untuk menikah. Saya berani menggaransi kalau anda sudah punya ilmu yang tinggi, harta (pekerjaan) yang cukup, apalagi didukung oleh penampilan yang oke serta agama dan akhlak yang bagus, anda tidak perlu repot-repot mencari jodoh, bahkan andalah yang akan dicari dan diincar untuk dijadikan pendamping hidup atau dijadikan menantu oleh orang-orang  di sekeliling anda.

Itulah yang ideal!!!

Jadi tugas anda yang lebih perlu dan mendesak anda selesaikan saat ini adalah menyelesaikan kuliah sampai lulus dengan cumlaude, disambung dengan mendapatkan pekerjaan yang halal dan terhormat, baru anda menikah. Jadi menikah (terutama bagi laki-laki) sebaiknya ditempatkan pada bagian akhir.[5]

Jika Kondisi Memaksa lain

Sungguhpun setiap orang punya idealisme masing-masing, namun hidup tidak selalu menuntun dan mengajak orang dalam dunia idealitas yang kita harapkan. Terkadang kita terpaksa atau bahkan dipaksa untuk memasuki ‘dunia lain’ yang jauh dari idealisme. Taruhlah kita sedang kuliah namun di tengah jalan kita juga dipaksa untuk bekerja karena satu dan lain hal.[6] Atau kita terpaksa harus kawin terlebih dahulu karena sudah ‘kebelet’ yang dikhawatirkan akan mengarah dan menggiring ke pergaulan bebas atau karena suatu ‘kecelakaan’ – na’udzu billah min dzalik[7] . Bagaimana kita menghadapinya?

Butuh kecerdasan dan seni !!!

Kuliah sambil Bekerja

Kuliah sambil kerja jelas banyak keuntungannya terutama dari segi finansialnya. Anda bisa meringankan beban orang tua atau bahkan dapat membantu adik atau keluarga. Anda juga dapat pengalaman  tambahan di luar kampus yang cukup berguna kelak sebelum masuk dunia kerja yang sesungguhnya. Jadi kuliah sambil kerja bagus-bagus saja.

Di beberapa negeri barat, pada usia kuliah umumnya anak-anak sesusia mahasiswa sudah dilepaskan orang tuanya untuk mandiri dalam mengahadapi hidup termasuk dalam membiayai kuliahnya. Sedang di Indonesia pada umumnya anak sekolah dibiayai seratus persen sampai usia SLTA dan bahkan terkadang sampai perguruan tinggi. Sehingga boleh dibilang tingkat kemandirian pemuda Indonesia kurang dalam hal ekonomi dibanding  para pemuda di negeri barat.[8]

Persoalannya adalah jangan sampai kerja mengorbankan kuliah, karena sebagai mahasiswa tugas utama anda adalah kuliah dan belajar!. Bekerja tetap urusan kedua atau sekunder. Jangan sampai karena asyik dengan pekerjaannya berikut fasilitas yang anda raih, menjadikan kuliah sebagai ‘sambilan’ yang akibatnya prestasi anda hanya sekedar ‘lulus’ apalagi lulus-lulusan belaka.[9]

Kuliah sambil Nikah plus kerja

Bagi yang kuliah sekaligus telah menikah, maka mau tak mau ia pasti juga dituntut untuk bekerja. Rasa-rasanya cukup memalukan kalau sampai sudah menikah 100 % biaya hidup dan penghidupan ‘nyadong’ orang tua atau mertua. Jelas dengan menikah beban anda semakin bertambah dan berat apalagi jika sudah punya momongan. Anda harus membiayai kuliah diri anda sendiri ditambah kebutuhan keluarga atau rumah tangga.

Kuliah sambil nikah banyak keuntungan yang didapat seperti mendapatkan ketenangan jiwa, ada penyaluran syahwat yang halal, suka dan duka ada yang menemani, kedewasaan lebih mudah terbentuk dll. Namun demikian beberapa ‘kerugian’ atau katakanlah resiko juga dapat membayangi anda seperti beban hidup makin bertambah, urusan hidup semakin kompleks, tanggung jawab semakin berat yang kalau tidak disadari dan dipersiapkan dari awal akan membuat yang bersangkutan mengambil jalan pintas semisal bercerai atau lari dari tanggungjawab. Atau bisa juga kuliah menjadi gagal atau berhenti di tengah jalan, atau sungguhpun bisa selesai terkadang memakan waktu lebih lama dan terkadang hasilnya jauh dari memuaskan.[10]

Memang tidak dipungkiri, ada yang berhasil menyelesaikan studi dengan baik walau sambil menikah dan bekerja. Tetapi yang bisa seperti ini menurut hemat penulis membutuhkan kecerdasan emosi maupun spiritual yang tinggi, kedewasaan yang matang serta ketrampilan dan seni yang tinggi dalam mengatur dan membereskan segala persoalan yang timbul. Dengan bahasa lain yang dapat mengatur dan mengelola persoalan yang timbul akibat kuliah sambil nikah dan kerja adalah pribadi-pribadi yang memiliki kecerdasan cukup tinggi baik kecerdasan intelektual, emosional maupun spiritual.[11]

Jadi bagi yang ingin kuliah sambil nikah (dan tentunya bekerja) dari awal harus sudah sadar sesadar-sadarnya akan resiko, konsekuensi dan akibat selanjutnya dari pilihannya itu. Agar jangan sampai terjadi seseorang lari dari kenyataan dan tanggung jawab akibat ia kurang siap dengan resiko yang harus ia tanggung pasca menikah.[12] Jangan sampai pernikahan yang semestinya mendatangkan maslahat di masing-masing pihak dan keluarga, berubah menjadi ajang penelantaran isteri dan anak karena belum/tidak sanggup menyediakan nafkah, atau menjadi ajang kekecewaan orang tua dan keluarga karena menambah beban mereka, atau jangan sampai menggagalkan tujuan anda semula yakni meraih ilmu yang setinggi-tingginya.

Kesimpulan

Kuliah, kerja dan nikah (KKN) adalah sebuah mata rantai kehidupan yang setiap mahasiswa akan melalui dan melewatinya, jadi harus dipersiapkan ketiga-tiganya dengan sebaik-baiknya. Cuma dalam hal ini perlu pengaturan serta penentuan prioritas mana yang lebih dahulu harus ‘digarap’ dan diselesaikan terlebih dahulu.

Berdasarkan kaidah taqdimul aham minal muhimm, maka menurut hemat penulis, yang perlu diutamakan dan didahulukan secara berurutan adalah kuliah sampai selesai dengan prestasi yang tinggi, lalu bekerja dan terakhir baru menikah. Ingat ! Siapa yang mampu menyelesaikan yang sulit, yang kurang sulit tentu akan mudah diselesaikan. Sebaliknya, siapa yang terbiasa menggarap hal-hal yang mudah saja, maka ketika menghadapi yang sulit ia bisa kelabakan.

Jika keadaan berkata lain maka pada dasarnya kuliah sambil kerja maupun kuliah sambil nikah dan kerja mungkin dan dapat saja dijalankan bersama-sama walau untuk itu dibutuhkan seni dan skill untuk mengelola dan mengatur sebaik-baiknya. Jika kemampuan anda dalam mengatur dan mengelola ini kurang, sebaiknya anda kuliah saja tanpa harus nyambi kerja atau nikah.

 

Daftar Bacaan

Abdurrahman al-Jazairi, Al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah, Istanbul: Dar ad-Da’wah, 1984, Jilid IV.

 

Azyumardi Azra, Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam, Jakarta: Logos Wacana  Ilmu, Cet I, 1998.

 

Siti Rahayu Haditomo, Psikologi Perkembangan; Pengantar dalam Berbagai bagiannya, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet, XII, 1999.

 

Husein Muhamad, Fiqh Perempuan; Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: LkiS, Cet. I, 2001.

 

Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan, Bandung: Pustaka Firdaus, Cet. I, 2003.

 

Mohamad Fauzil Adhim, Indahnya Pernikahan Dini, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 2002.

 

Muslih Usa dan Aden Wijdan, Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial, Yoigyakarta: Aditya Media, Cet. I, 1997.

 

Sarlito Wirawan, Bengkel Keluarga, Jakarta: Bulan Bintang, Cet.I, 1980.

 

 


Ж Disampaikan pada hari Rabu, 6 April 2005 di Aula STAIN Pekalongan dalam sebuah diskusi bertema  Problematika Mahasiswa antara Kuliah, Bekerja atau Menikah.

[1] Saat kuliah juga merupakan saat-saat orang untuk bekerja dan menikah, jadi wajar jika dalam perjalanan kuliah seseorang terpikir dan berpikir untuk nyambi bekerja maupun kuliah. Dari itu dibutuhkan sebuah kearifan dan kecermatan untuk menyikapi dan menghadapinya.

 

[2] Menurut hemat penulis, yang lebih mendesak dan patut lebih didahulukan untuk diselesaikan adalah kuliah, bukan bekerja ataupun menikah. Karena siapa yang sanggup menyelesaikan yang lebih sulit maka yang tingkat kesulitannya kurang akan lebih mudah terselesaikan.

 

[3] Jatuh cinta pada dasarnya adalah terjangkiti ‘penyakit jiwa’ dimana jiwa terganggu ketenangan dan kedamaiannya. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, diam tidak betah, belajar tidak konsentrasi, beribadah tidak khusyu’ adalah sederet bukti bahwa jatuh cinta sama dengan terjangkiti gangguan jiwa. Maka kalau mampu lakukan jihad akbar dengan tidak  mencintai  (dalam arti terhadap lain jenis) sampai anda pada saat yang halal, yakni mencintai isteri/suami anda.

[4] Sedikit gambaran betapa ketatnya persaingan mencari kerja dapat dilihat pada proses penerimaan CPNS tahun 2004 lalu. Secara kasar perbandingan lowongan dengan pelamar tingkat nasional adalah 1 : 22. Bahkan untuk formasi-formasi tertentu perbandingannya bisa 1: 50, 1:100 dll.

 

[5] Bagi laki-laki sebaiknya ia kuliah dulu lalu bekerja baru menikah mengingat tanggungjawab laki-laki lebih berat khususnya dalam penyediaan nafkah dan tanggung jawab keluarga. Namun bagi mahasiswi, bisa saja ia kuliah sambil menikah sepanjang suaminya sudah lebih siap secara psikis dan ekonomis, walau harus diingat pula beberapa kemungkinan seperti kuliahnya agak terganggu selesainya.

[6] Kemungkinan seorang mahasiswa harus bekerja seperti karena orang tua tiba-tiba meninggal dunia, atau sedari awal memang kurang mampu membiayai, atau karena memang mahasiswa itu ingin mencari pengalaman dengan bekerja.

 

[7] Akibat derasnya informasi termasuk seputar seks, anak remaja lebih cepat matang secara seksual namun lambat kedewasaan pribadinya. Sehingga karena tidak dewasa dan selektif dalam menghadapi informasi terkadang seorang remaja larut dalam pergaulan bebas yang ujung-ujungnya bisa ditebak yakni hamil di luar nikah. Jadi kalau orang mau membuat sebuah novel zaman sekarang seputar pergaulan remaja, temanya tidak seperti zaman siti nurbaya yakni “kawin paksa’ namun tema zaman sekarang adalah ‘terpaksa kawin’.

 

[8] Di masyarakat kita seseorang yang belum bekerja atau menikah praktis menjadi tanggungan dan tanggung jawab kedua orang tuanya. Begitu luhur dan mulianya perhatian orang tua kita sampai anaknya sudah berkeluarga sekalipun bantuan dan perhatian orang tua tidak pernah berhenti. Tepat sekali kata sebuah pepatah “ Kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah”.

[9] Anggapan bahwa kuliah hanya untuk mencari kerja atau sekedar dapat title hendaknya di buang jauh-jauh. Bagi  umat Islam mencari ilmu dan menghilangkan kebodohan adalah sebuah kewajiban utama. Persoalan nanti kerja sebagai apa, asal seseorang memiliki ilmu dan skill yang dibutuhkan pasti ia dapat kerja dan rizki.

 

[10] Sebagian pemuda yang menikah dini kebanyakan ‘menjustifikasi’ tindakannya dengan berbagai dalil dari agama secara sederhana, misalnya nikah adalah ibadah, dari pada berzina dan ma’siyat dsb. Padahal para fuqaha mengklafisikan hukum nikah menjadi 5, bisa wajib, sunat, mubah, makruh dan bahkan haram bergantung dengan tingkat kesiapan dan kemaslahatan yang mungkin ditimbulkan baik bagi dirinya, isterinya maupun anak dan keluarganya. Jika ada mahasiswa yang belum siap secara ekonomi maupun belum dewasa/matang kepribadiannya dan patut diduga dengan menikah malah menimbulkan kemadharatan terhadap dirinya, isterinya bahkan keluarga dan anak-anaknya maka hukum pernikahan seperti ini adalah antara haram dan makruh, bukan sunah apalagi wajib. Dengan kata lain pernikahan seperti ini tidak layak disebut sebagai ibadah yang mendatangkan pahala. Periksa lebih jauh  Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid, Juz II hlm 2, Asy-Syaukani, Nail al-Authar Juz VI hlm 230. Al-Jazairi, al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, Jilid IV, hlm. 4-7. Asy-Sya’rani, al-Mizan al-Kubra, Juz II, hlm. 136. Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, Juz IV hlm. 375.

[11] Menurut pengamatan penulis, pasangan yang menikah sambil kuliah yang berhasil biasanya  berangkat dari banyak kesamaan seperti kesamaan aqidah/ideology, ormas, prinsip dan komitmen. Dengan bahasa lain pasangan yang relatif eksis dengan nikah dininya adalah pasangan yang  sama-sama ‘ngaji’ dari guru yang sama dengan meyakini dan memegang teguh ajarannya. Sebaliknya bagi pasangan  yang menikah hanya karena dorongan sekedar ingin ‘halal’ untuk tamattu’ dengan lawan jenis tanpa persiapan yang cukup dan restu orang tua amat rentan terhadap perceraian. Apalagi bagi pasangan yang ‘terpaksa kawin’ karena kecelakaan lebih  dahulu, ini tentu  lebih beresiko.

 

[12] Banyak calon pasangan muda yang membayangkan atau menghayalkan bahwa pernikahan memberikan segalanya seperti keindahan, kenikmatan, kesenangan, disayang dan dimanja pasangannya. Namun yang seperti itu tidak sepenuhnya dapat dirasakan, atau kalau dapat dirasakan hanya mampu bertahan beberapa bulan saja. Saat anak sudah lahir, persoalan muncul, beban ekonomi bertambah, bagi yang kurang siap atau dewasa mungkin saja ia lari dari tanggung jawab dan bahkan mancari lagi pasangan yang baru.

 

Oleh: fizali | 26 Oktober 2010

POLIGAMI DI BEBRBAGI NEGARA MUSLIM

Poligami dan Pengaturannya di Beberapa Negeri Muslim

Oleh : Ali Trigiyatno

Poligami (ta’addud az-zaujat) dalam Islam dibolehkan  dengan syarat-syarat yang cukup selektif sebenarnya didesain dalam rangka untuk menjadi ‘remedy’ sosial dalam waktu-waktu atau kondisi tertentu. Yang namanya ‘remedy’ tentu tidak selalu terasa manis dan bahkan lebih sering terasa pahit, namun dikemudian hari akan terasa manfaat dan faedahnya. Obat juga tidak bisa sembarang waktu dan orang boleh meminumnya, ia harus mengikuti ‘dosis’ yang dibolehkan, karena jika aturan mainnya tidak dipatuhi, besar kemungkinan obat itu justeru akan menjadi racun yang dapat mencelakakan peminumnya.

Demikian juga dengan praktek poligami, dalam kenyataannya juga sering menjadi ‘racun’ karena diminum sembarang orang dan ‘over dosis’ yakni lebih dari kemampuan bersikap adil dan lebih banyak dilandasi oleh hawa nafsu pelakunya daripada dalam rangka menyantuni anak-anak yatim dan janda-janda. Poligami hanya dirasakan manis oleh suami, namun kadang  terasa pahit bagi isteri-isteri (terutama isteri pertama) dan anak-anaknya. Sang suami bisa tersenyum lebar karena mendapat tambahan ‘hiburan’, sedangkan isteri pertamanya cemberut karena mendapatkan saingan.

Mengingat spirit dasar kebolehan poligami banyak disalahgunakan oleh sebagian pihak, maka pemerintah merasa ‘terpanggil’ untuk mengatur dan mengendalikan poligami agar tidak menjadi makhluk ‘liar’ yang  mudah disalahgunakan terutama kaum lelaki yang kurang bertanggiung jawab, serta dalam rangka lebih melindungi dan menjamin hak-hak kaum wanita, maka dibuatlah sejumlah peraturan yang akan membatasi kebolehan (kemudahan) berpoligami.

Jika diperhatikan, maka pemerintah-pemerintah yang mayoritas penduduknya beragama Islam dalam menyikapi poligami ini terbagi menjadi tiga kelompok yakni negara yang melarang (mengharamkan) poligami, mengetatkan kebolehan poligami dan yang menyikapi secara biasa sebagaimana ketentuan dalam kitab-kitab fiqih selama ini. Dan untuk lebih jelasnya inilah keterangan singkat pengaturan poligami di beberapa negara muslim dewasa ini.

Poligami dalam Perundang-Undangan

A.    Negara yang melarang sama sekali poligami

Dewasa ini, negara yang berani menjadikan poligami sebagai barang ‘haram’ adalah negara Turki dan Tunisia. Menarik sekali apa yang ditetapkan di dua negara ini, seorang pria tidak dapat melakukan poligami kecuali kalau ia ingin dipenjara atau didenda. Di Turki dan Tunisia poligami secara tegas diatur dan ditetapkan sebagai sesuatu yang ‘diharamkan’ bagi pria. Ketentuan yang melarang poligami di Tunisia ini diatur dalam Undang-Undang Status Perorangan ( The Code of Persomal Status ) tahun 1956 pasal 18. Dalam pasal ini dinyatakan dengan tegas bahwa poligami dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun dinyatakan sebagai hal yang terlarang dan barang siapa yang melanggarnya maka ia dapat dipenjara selama 1 tahun atau denda 24.000 Francs. (Muhamad Abu Zahrah: Tandzim al-Usrah wa Tandzim an-nasl: 50) Sedang di Turki ketentuan yang melarang poligami terdapat dalam Civil Code 1926 pasal 93, 112 dan 114 yang pada intinya  melarang praktek poligami dan pelanggarnya dapat dijatuhi hukuman. (Tahir Mahmood : Personal Law in Islamic Countries: 275)

Dasar pertimbangannya dalam melarang praktek poligami adalah dikarenakan syarat adil sebagaimana yang disyaratkan al-Qur’an mustahil bisa dilakukan dan dipenuhi oleh suami sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an,” wa lan tastati’u an ta’dilu bainan nisa’I walau harastum bihi”. Dengan sendirinya jika syarat kebolehan itu tidak bisa dipenuhi maka dengan sendirinya kebolehan poligami menjadi tertutup. Maka negara mengambil kebijakan untuk melarang kebolehan berpoligami dan bahkan menjadikannya sebagai tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman bagi pelakunya.

B. Negara-negara yang membatasi poligami

Dalam rangka lebih melindungi dan menjamin hak-hak wanita dan anak-anak, pada umumnya kebanyakan negara-negara muslim bersikap cukup ketat dan selektif dalam mengatur poligami. Kebolehan poligami diperketat dengan sejumlah syarat yang sulit dipenuhi oleh seorang pria, sehingga dengan sendirinya poligami menjadi sulit dan jarang dilakukan karena sulitnya memenuhi persyaratan.

Di Indonesia, Irak, Malaysia, Somalia dan Suriah seorang suami yang hendak melakukan poligami diharuskan mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan (prior permission of the court), sementara di Bangladesh dan Pakistan izin itu juga diharuskan dari semacam dewan arbitrase (a Quasi Judicial Body). Izin dapat diberikan di Irak dan Suriah jika terdapat alasan yang kuat dan sah (lawful reason). Di Pakistan, Bangladesh dan Malaysia izin poligami diberikan jika suami dipandang oleh pengadilan mampu berlaku adil, bahkan Malaysia menambahkan ketentuan bahwa dengan poligami itu isteri-isterinya harus diyakini ntidak medapatkan madharat atau bahaya yang diakibatkan adanya poligami itu. Sedang di Indonesia, Somalia dan Yaman Selatan, pengadilan dapat memberikan izin untukm poligami jika isteri menderita mandul, cacat fisik atau penyakit yang tak dapat disembuhkan (incurable disease) atau isteri tidak dapat menjalankn tugasnya dengan baik di Indonesia dan jika isteri dipenjara lebih dari dua tahun di Yaman Selatan. Dalam hal ini kemampuan finansial suami tetap diperhatikan dan jadi bahan pertimbangan dalam memberikan izin oleh pengadilan. (Tahir Mahmood: Personal Law in Islamic Countries: 274)

Di negara Yordania, Libanon dan Maroko UU, bentuk perlindungan yang diberikan oleh UU kepada kaun perempuan adalah dengan jalan  mereka memberikan hak kepada isteri untuk mengajukan syarat sewaktu akad nikah (perjanjian nikah) agar suaminya tidak melakukan poligami. Jika suami melanggar syarat ini maka ia dapat mengajukan cerai ke pengadilan (cerai gugat). Di Yordania hal ini diatur dalam The Code of Personal Status 1976 pasal 19, sedang di Libanon diatur dalam The Law on Family Rights 1917-1962 pasal 38. Di Maroko ketentuan ini diatur dalam The Code of Personal Status 1957-1958 pasal 31.

Di Irak seorang suami yang melakukan poligami tanpa mendapatkan izin dari pengadilan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UU, walau perkawinannya sah, suami dapat dijatuhi hukuman setempat atau lokal sebagaimana diatur oleh UU lokal  setempat. Ini diatur dalam Law of Personal Status 1959 pasal 3 ayat 6. Di Pakistan seorang suami yang melakukan poligami tanpa mengantongi izin dari pengadilan berdasarkan  Muslim Family Law Ordinance 1961 juga dapat dijatuhi hukuman. (Tahir Mahmood: Muslim Family Reform in The Muslim World: 278)

C. Negara Yang Bersikap Biasa

Ada beberapa negara muslim yang bersikap biasa-biasa saja dalam arti tidak melarang dan mengetati tentang poligami ini dengan pertimbangan bahwa hal itu sudah diatur dalam kitab-kitab fiqh dan tidak seyogyanya negara banyak campur tangan dalam soal ini. Jadi bisa dikatakan di negara ini pengaturan poligami lebih banyak ‘diserahkan’ kepada para pelaku dan ketentuan fiqh yang sudah mapan. Negara yang mengambil sikap seperti itu misalnya Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman dll.

Catatan  Penutup

Dari paparan singkat di atas dapat kita tarik beberapa poin sehubungan dengan pengaturan poligami yang dipraktekkan beberapa negeri muslim dewasa ini sebagai berikut :

  1. Kebanyakan negara muslim terpengaruh oleh  gerakan feminis/gender untuk lebih memperhatikan dan melindungi hak-hak kaum wanita sehingga dalam pengaturan poligami lebih diperketat sebagai upaya ‘kompromi’ dari tuntutan kaum feminis untuk melarangnya sama sekali.
  2. Dibanding ketentuan dalam fiqih selama ini maka pengaturan poligami banyak mengalami  ‘kemajuan’ utamanya yang berkaitan dengan campur tangan dan wewenang pengadilan, penambahan syarat-syarat serta adanya sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada para pelanggar.
  3. Turki dan Tunisia merupakan dua negara yang banyak melakukan ‘pemberontakan’ terhadap ketentuan fiqh lama dengan melarangnya sama sekali bahkan menjadikannya sebagai barang terlarang.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas maka tampak ada negara yang masih ‘jalan di tempat’ dalam mengatur poligami seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, yakni belum banyak beranjak dari ketentuan fiqh lama. Sementara kebanyakan negara berusaha mengatur poligami agak ketat untuk mengurangi ekses negatif poligami. Sebagian lagi melangkah cukup berani dengan melarangnya sama sekali dan bahkan menganggapnya sebagai tindak pidana seperti yang ditunjukkan oleh Turki dan Tunisia.

Jika kita perhatikan ketentuan yang mengatur poligami di Indonesia, seperti yang tertuang dalam UU No. 1 Th 1974, maka menurut hemat penulis, pemerintah Indonesia masuk dalam kategori yang membolehkan poligami dengan aturan yang cukup ketat, lebih-lebih bagi PNS maupu anggota TNI/Polri. Namun bukan berati telah sempurna dan lengkap yang mampu memuaskan segenap pihak.

Penulis adalah Dosen STAIN PEKALONGAN


 

Oleh: fizali | 26 Oktober 2010

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Kategori