Oleh: fizali | 8 November 2010

keberanjakan hukum fiqh munakahat

 

 

‘KEBERANJAKAN’ HUKUM PERKAWINAN NASIONAL  DARI FIQIH MUNAKAHAT TRADISIONAL

Oleh : Ali Trigiyatno ¨

 

Abstrak

Aturan perkawinan di Indonesia sebagimana tertuang dalam UU Nomor 1 tahun 1974, PP No. 09 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya sudah banyak mengalami ‘kemajuan’ jika disbanding dengan ketentuan fikih lama. Hal seperti ini tidaklah mengeherankan, mengingat fiqih munakahat pada dasarnya masuk dalam wilayah fiqih muamalah, di mana perubahan amat mungkin dilakukan walaupun bukan berarti asal merubah. Prinsip menarik kemaslahatan dan menolak kemadhaatan kiranya perlu dijadikan acuan utama buat menentukan berbagai aturan ‘baru’ yang beranjak dari ketetntuan lama. Paling kurang ada 11 poin dalam hukum perkawinan Islam (fiqh) yang telah mengalami ‘modifikasi’ dan pengetatan serta pembatasan yang lebih ketat dibanding aturan fikih lama., Kesebelas isu tersebut adalah batas minimal usia kawin, peran wali, pencatatan pernikahan, mahar, poligami, nafkah, perceraian di muka pengadilan, perwalian anak, kehamilan dan pengaruhnya terhadap hukum, hadhanah, dan masalah pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan.

Pendahuluan

Di antara hukum Islam atau syari’at Islam, hanya hukum keluarganya saja yang relative masih utuh dan ‘murni’ dilakukan oleh umat Islam di berbagai negara. Sedang nasib hukum Islam yang lain seperti hukum ekonomi, politik, peradilan apalagi hukum pidananya, dalam banyak hal dan kasus sudah banyak mengalami perubahan dan tantangan. Sehingga pengamalan dan pelaksanaannnya sering tidak utuh bahkan tidak sedikit yang sudah hilang digantikan oleh system hukum lain yang biasanya ‘sekuler’.

Hukum keluarga Islam ( al-Ahwal as-Sakhshiyyah) utamanya masalah perkawinan dan perceraian adalah topik penting dan menarik dalam kajian hukum Islam mengingat, sebagaimana dinyatakan oleh  JND. Anderson dalam bukunya Islamic law in The Modern World sebagai berikut :

  1. Hukum keluarga selalu dianggap sebagai inti syari’ah
  2. Selama beratus-ratus tahun hingga sekarang diakui sebagai landasan pembentukan masyarakat muslim.
  3. Dapat dikatan hukum keluarga masih berlaku utuh dan penuh.
  4. Hukum kleuarga sering menjadi sasaran perdebatan kelompok konservatif dan modernis di dunia Islam. [1]

Sedang menurut Prof. Daud Ali, hukum keluarga Islam menarik dikaji karena di dalam hukum keluarga itulah terdapat jiwa wahyu Ilahi dan Sunnah Rasulullah SAW. Sedang dalam lapangan hukum Islam lain, jiwa itu telah hilang akibat berbagai sebab yang di antaranya adalah karena penjajahan negara-negara barat di negara-negara muslim.[2]

Mengingat begitu sentral dan mendasarnya hukum keluarga Islam di kalangan umat muslim, maka dari itu, setiap upaya untuk memodifikasi, merubah apalagi mengganti hukum keluarga Islam bisa dipastikan akan menimbulkan gejolak, protes dan keberatan dari umat Islam. Kasus pengesahan RUU Perkawinan tahun 1974 kiranya menjadi bukti terang dari pernyataan ini, sehingga pembaruan yang diusung oleh sebagian kalangan, hanya sebagain (kecil) saja yang relatif berhasil, itupun di lapangan tidak sepenuhnya ditaati dan dilaksanakan.

Tulisan ini tidak akan membahas pembaruan hukum apa saja yang telah dan sedang direspon oleh ahli hukum Islam, namun hanya membatasi pembaruan hukum di bidang munakahat atau perkawinan dilihat dari keberanjakannya dari ketentuan fikih lama. Dalam hal ini penulis membatasi hanya yang terjadi di negara Indonesia dengan fokus kajian pada UU  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan berbagai peraturan terkait dengan aturan perkawinan. Sedang perkembangan di negara lain hanya dilakukan sepintas lalu saja dalam rangka sedikit membandingkan ketentuan yang ada.[3]

Dasar Pemikiran Pembaruan Hukum Islam

Hukum Islam dalam pengertian syari’at diyakini umat Islam tidak berubah (immutable) dan abadi ( eternal) , sementara hukum Islam dalam pengertian fikih secara teoritis mungkin dan dapat diubah walau bukan berarti asal mengubah dan berubah.[4] Dalam kaitan perubahan hukum ini, dalam arti reformulasi atau pembaruan, patut disimak pernyataan Prof. Amir Syarifuddin dalam bukunya Pembaharuan  Pemikiran dalam Hukum Islam sebagai berikut :

  1. Fikih adalah ilmu tentang pelaksanaan hukum syar’I secara praktis yang berpedoman dari dalil yang rinci.
  2. Sejarah mengemukakan bahwa fikih pernah mengalami perubahan dan perkembangan.
  3. Tempat dan waktu menjadi faktor yang mempengaruhi formulasi fikih.
  4. Masa kini perlu reformulasi fikih melalui kajian reinterpretasi al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW.
  5. Reformulasi tidak dilakukan dalam persoalan akidah dan ubudiyah yang sudah diatur secara rinci dan qath’i.
  6. Reformulasi perlu dilakukan secara kolektif melibatkan ahli-ahli lain yang berkaitan.
  7. Reformulasi masa kini sudah dipraktekkan dan diberlakukan di seantero negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam.[5]

Sehubungan dengan pembaruan hukum Islam pula, Prof. HM. Atho’ Mudzhar mengajukan empat hal sebagai pertimbangan dalam melakukan pembaruan hukum Islam yakni :

  1. Fikih harus dipandang sebagai produk dominan akal;
  2. Adanya tingkat pendidikan dan tingkat keterbukaan yang tinggi dari masyarakat muslim;
  3. Adanya keberanian di kalangan umat Islam untuk mengambil pilihan-pilihan yang tidak konvensional dari pasangan-pasangan tersebut;
  4. Memahami faktor-faktor sosio-kultural dan politik yang melatar belakangi lahirnya produk pemikiran fikih tertentu.[6]

Dari berbagai pernyataan ahli hukum Islam di Indonesia tersebut di atas, kiranya terdapat titik temu bahwa ketentuan fikih-utamanya fikih muamalah- tidaklah sakral yang tidak mungkin berubah, namun dalam batas-batas tertentu dapat dan sah saja dilakukan perubahan demi dan untuk kemaslahatan yang lebih terang dan dilakukan oleh pihak-pihak yang kompeten dalam soal itu.

Praktek Pembaruan Hukum Perkawinan di Negara-negara Muslim

Tahir Mahmood yang selanjutnya diikuti oleh H.M. Atho’  Mudhar mengklasifikasikan negara-negara muslim kaitannya dengan pembaruan hukum keluarga yang dilakukannya menjadi tiga kategori yakni:

  1. Negeri muslim yang masih tetap mempertahankan hukum keluarganya secara apa adanya sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab fiikih klasik seperti negara Saudi Arabia, Qatar,  Yaman, Bahrain dan Kuwait.
  2. Negeri muslim yang telah meninggalkan hukum fikih klasik dan mengantikannya dengan hukum sipil Eropa seperti yang dilakukan oleh Turki dan Albania.
  3. Negeri muslim yang dalam memberlakukan hukum keluarga Islam melakukan modifikasi dan perubahan di sana-sini agar sesuai dengan kemaslahatan warganya ini adalah yang dilakukan oleh kebanyakan negara-negara muslim seperti, Sudan, Irak, Aljazair, Maroko, Tunisisa, Pakistan,  Indonesia, Yordania dll..[7]

Bentuk dan Tujuan Pembaruan

Bentuk-bentuk pembaruan hukum perkawinan yang ditempuh oleh negara-negara muslim dapat dikemukakan sebagai berikut :[8]

  1. Melalui legislasi atau taqnin ( Undang-Undang), ini adalah cara yang paling banyak ditempuh oleh negara-negara muslim di dunia ini.
  2. Melalui dekrit raja atau presiden seperti yang terjadi di Yaman Selatan dengan dekrit raja tahun 1942,  juga Syria melalui dekrit presiden tahun 1953.
  3. Melalui yurisprudensi atau ketetapan-ketetapan para hakim di pengadilan-pengadilan.[9]

Adapun tujuan dari pembaruan itu adalah dalam rangka untuk :[10]

  1. Keperluan unifikasi ( kesatuandan keseragaman)  hukum.
  2. Mengangkat derajat dan martabat wanita.

Sedang metode Pembaruan yang ditempuh digunakan cara-cara :

  1. Melalui metode talfiq.
  2. Melalui metode takhayyur.
  3. 3. Melalui  kebijakan politik hukum ( siyasah syar’iyyah).
  4. Melalui reinterpretasi nash untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman modern.[11]

Sementara menurut Tahir Mahmood, bentuk reformasi hukum Islam menlalui dua yakni intra-doctrinal dan extra-doctrinal. Intra-doctrinal dilakukan dengan melakukan talfiq sedang extra-doctrinal melalui kajian reintrepretasi terhadap nash-nash al-Qur’an maupun as-Sunnah.[12]

Bidang-Bidang Yang mengalami Pembaruan

Ada beberapa aturan perkawinan yang dalam masa modern ini mengalami modifikasi dan ‘penyempurnaan’ dibanding aturan dalam fikih klasik dengan pertimbangan lebih mendatangkan kemaslahatan dan mengangkat derajat wanita.[13] Bidang-bidang itu dalam pengamatan Prof. Amir Syarifuddin meliputi masalah batasan usia kawin, registrasi perkawinan, poligami, talak, wali dll.[14]

Masih menurut Prof. Amir Syarifuddin dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, adanya pembaruan hukum perkawinan sebagaimana tertuang dalam UUP di Indonesia, jika dibandingkan dengan ketentuan dalam fikih madzhab Syafi’I terdapat empat hubungan yakni :

  1. Ketentuan UUP sepenuhnya selaras dengan ketentuan dalam fikih munakahat, seperti dalam hal larangan pernikahan dan masa iddah.
  2. Ketentuan UUP tidak terdapat dalam fikih madzhab manapun, namun karena bersifat administrasi dan tidak menyangkut hal yang substansial dapat diterima seperti dalam hal pencatatan pernikahan.
  3. Ketentuan UUP tidak terdapat dalam aliran hukum manapun dalam Islam, namun karena pertimbangan kemaslahatan dapat diterima, misalnya dalam hal pembatasan usia nikah.
  4. Ketentuan UUP secara lahiriah dan sepintas tidak sesuai dengan ketentuan fikih, namun demi kemaslahatan dan penggunaan reinterpretasi dapat diterima seperti dalam hal perceraian di muka pengadilan dengan alasan-alasan tertentu, serta pengetatan poligami.[15]

Dalam pengamatan Prof. HM. Atho’ Mudzhar, ada 11 isu yang pada umumnya dinyatakan sebagai adanya indikasi pembaruan hukum keluarga. Kesebelas isu tersebut adalah batas minimal usia kawin, peran wali, pencatatan pernikahan, mahar, poligami, nafkah, perceraian di muka pengadilan, perwalian anak, kehamilan dan pengaruhnya terhadap hukum, hadhanah, dan masalah pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan. Masing-masing negara memberikan penekanan yang berbeda dari isu-isu tersebut.[16]

Sejauh mana terjadi keberanjakan ketentuan dari fikih lama menjadi UU dapat dilihat pembahasan topik-topik singkat sebagai berikut :

    1. Masalah batasan usia perkawinan

Fikih klasik umumnya tidak menentukan usia minimal kapan seseorang dapat melakukan sebuah pernikahan. Tak mengherankan jika perkawinan anak-anak diperbolehkan dan dihukumi sah. Dalam perkembangan lebih lanjut batasan usia pernikahan adalah salah satu aspek dalam hukum perkawinan yang mengalami modernisasi atau pembaruan. Jika dalam fikih klasik, tidak dijumpai batasan minimal yang pasti,[17] kapan seseorang boleh atau dianggap sah melakukan pernikahan, maka dalam UU perkawinan di hampir seluruh negeri muslim memandang perlu untuk menetapkan batas minimal kapan seseorang diperbolehkan melangsungkan pernikahan.[18]

Perlunya pembatasan usia nikah ini dilatarbelakangi oleh pertimbnagan kesiapan dan kedewasaan seorang anak untuk memikul sebuah tanggung-jawab berkeluarga. Pernikahan anak-anak dirasakan tidak akan mencapai sebuah tujuan pernikahan yang dicita-citakan sehingga diperlukan upaya pembatasan usia minimal.

Sebagai sedikit gambaran dan perbandingan, berikut disampaikan berbagai regulasi di beberapa negeri msulim sehubungan dengan penetapan batasn minimal usia untuk dapat melangsungkan pernikahan.

Indonesia

Di Indonesia UU yang mengatur masalah perkawinan adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Ketentuan usia minimal kawin diatur dalam pasal 7 yang berbunyi :

Ayat 1 : Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Ayat 2 : Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal itu dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Usia 19 tahun ditetapkan sebagai batas terendah seorang laki-laki dapat melangsungkan pernikahan, sementara usia 16 tahun ditetapkan sebagai batas terendah bagi seorang gadis untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun demikian UU ini masih memberikan ‘celah’ bagi pasangan yang belum mencapai usia tersebut untuk memohon dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk jika memang dibutuhkan.[19]

Malaysia

UU yang mengatur masalah ini adalah UU Keluarga Islam 1984 (Islamic Family Law Act 1984) pasal 8 yang berbunyi :

“ Tidak ada perkawinan dapat dilangsungkan atau didaftarkan dibawah UU ini dari mempelai laki-laki berusia dibawah 18 tahun atau perempuan dibawah umur 16 tahun kecuali hakim syari’ah memberi izin secara tertulis dalam kondisi-kondisi tertentu.

Aljazair

UU yang mengatur adalah The Family Law Code 1984 pasal 7 yang bunyinya :“ Usia sah dari perkawinan   adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan”

Yordania

Diatur dalam The Code of Personal Status 1976 pasal 5 yang berbunyi:

“ Untuk dapat melangsungkan perkawinan kedua pasangan harus sehat dan mempelai harus cukup umur 16 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan”

Libanon

UU yang mengaturnya adalah The Law on Family Right 1917-1962 pasal 4 yang isinya :

“ Dipersyaratkan untuk dapat dilangsungkan perkawinan bahwa seorang pria harus genap berusia 18 tahun dan wanita 17 tahun “

Tunisia

Menurut ketentuan pasal 5 ayat 2 Code of Personal Status 1956 – 1981 yang isinya sebagai berikut :

“ Seorang laki-laki yang belum mencapai usia 20 tahun dan seorang perempuan belum mencapai usia 17 tahun tidak dapat melangsungkan perkawinan”[20]

 

Demikianlah beberapa ketentuan pembatasan usia kawin di beberapa negeri muslim.

Dan untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut yang menjelaskan batas usia minimal usia kawin di negeri-negeri muslim yang diambil dari buku Tahir Mahmood dalam bukunya Personal Law in Islamic Countries hlm. 270.[21]

 

Perbandingan Batas Minimal Usia Kawin

di Beberapa Negara Muslim

 

Nama Negara Batasan Usia Pria Batasan Usia Wanita
Aljazair 21 18
Bangladesh 21 18
Mesir 18 16
Indonesia 19 16
Irak 18 18
Yordania 16 15
Libanon 18 17
Libya 18 16
Malaysia 18 16
Maroko 18 15
Pakistan 18 16
Somalia 18 18
Syria 18 17
Tunisia 19 17
Turki 17 15

 

Dalam menyikapi batasan usia minimal tersebut beberapa negara muslim masih ada yang memberi celah atau toleransi dilangsungkannya pernikahan dibawah usia tersebut dalam situasi-situasi tertentu seperti Aljazair, Indonesia, Irak Libanon, Somalia, Syria, Tunisia dan Turki.

Dengan mencermati  tabel di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni :

  1. UU tersebut lebih tegas dan pasti dalam menentukan batas minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan, dimana dalam kitab-kitab fiqih tidak secara tegas ditetapkan.
  2. Usia minimal pria ditetapkan lebih tinggi dari wanita mengingat secara psikologis wanita lebih cepat dewasa dibanding pria disamping ada kecendurangan wanita menyukai pria yang lebih dewasa dari dirinya.
  3. Negara Indonesia boleh dikata merupakan negara yang pertengahan dalam menetapkan batas usia minimal dapat menikah dibanding negara-negara lain.
  4. Terdapat kesamaan pandang di kalangan para pembuat UU untuk menetapkan batas minimal usia ‘layak’ kawin di atas batasan baligh sebagaimana yang dirumuskan para ulama fiqih.
    1. Peranan Wali dalam pernikahan [22]

Bahwa wali menjadi rukun dalam perkawinan adalah menjadi kesepakatan tiga madzhab atau jumhur ulama yakni ulama Malikiyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah. Hanya madzhab Hanafi yang tidak menjadikan rukun atau sahnya suatu perkawinan bagi perempuan yang sudah rasyidah atau berakal dan dewasa.[23] Ketetapan yang menjadikan wali bagi perempuan sebagai syarat atau rukun pernikahan di Indonesia masih dipertahankan sesuai dengan ketentuan madzhab Syafi’I yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia.

Namun CLD KHI mengusulkan agar wali tidak lagi diharuskan atau menjadi rukun dalam sebuah pernikahan dengan catatan ia sudah berakal dan dewasa yakni sudah berusia minimal 21 tahun. Usulan ini tampaknya sejalan dengan pandangan madzhab Hanafi.[24]

    1. Pendaftaran dan Pencatatan pernikahan [25]

Tidak ada ketentuan dalam fikih klasik apakah sebuah pernikahan harus atau perlu dicatatkan. Namun ada petunjuk al-Qur’an bahwa jika kamu bertransaksi secara tidak tunai supaya ditulis atau dicatat. Jika hutang-piutang saja perlu dicatat, bukankah pernikahan sebagai sebuah transaksi yang istimewa dan agung lebih perlu unutk dicatat?.[26]

Maka UUP secara tegas mengharuskan dalam pasal 2 ayat 2 UUP agar setiap pernikahan harus dicatatkan.[27] Bagi umat Islam pencatatan dilakukan oleh PPN                            ( Petugas pencatat Nikah). Bagi non muslim pencatatan dilakukan di kantor catatan sipil. Bahkan CLD KHI dengan tegas mengusulkan agar pencatatan menjadi salah satu  rukun pernikahan dan mengusulkan agar mereka yang menikah tanpa mencatatkan dapat dikenai sanksi pidana.[28]

Aturan pencatatan  ini ditengarai banayak pihak masih banyak dilanggar alias kurang dipatuhi oleh sebagian  umat Islam dengan alasan agama  atau ketentuan fikih tidak mengharuskan buat itu, sehingga pernikahan siri atau bawah tangan masih cukup marak dilakukan.[29]

  1. Hak Ijbar Wali [30]

Dalam fikih klasik terdapat hak istimewa yang dimiliki ayah dan kakek unutk ‘memaksa’ seorang gadis buat dinikahkan dengan pria lain yang disukai oleh ayah atau kakeknya. Hak istimewa tersebut lazim disebut dengan hak ‘ijbar’. Dalam masa lalu. Barangkali system ini dalam banyak kasus lebih tepat dan maslahat bagi anak gadis yang dianggap serba kurang tahu akibat terbatasnya pergaulan maupun informasi seputar hidup berkeluarga. Namun dalam konteks zaman sekrang, di mana anak laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan ilmu dan informasi, hak tersebut dipandang sudah tidak sesuai lagi.

Lewat UUP yang salah satu asasnya adalah asas konsensualisme, hak ijbar menjadi tidak dapat diberlakukan lagi.[31] Ketentuan ini dapat dijumpai dalam pasal 6 ayat 1 UUP yang bunyinya :

” Perkawinan harus didasarkan  atas persetujuan kedua calon mempelai.”

    1. Masalah Poligami [32]

Poligami dalam pandangan fuqaha’ klasik -dan juga sebagian aktifis muslim sekarang ini- dipahami sebagai sebuah kebolehan dan bahkan tidak sedikit yang menganggapnya sebagai sebuah sunnah yang perlu dilakukan oleh muslim yang mampu untuk itu.[33] Untuk berpoligami, tidak diperlukan syarat dan ketentuan yang rumit dan ketat. Biasanya syarat yang ditekankan hanyalah sifat adil, itupun terbatas dalam hal-hal yang sifatnya fisik material kuantitatif.[34]

Berbeda dengan ketentuan fikih klasik yang terkesan agak longgar dalam masalah poligami, berbagai peraturan perundag-undangan dewasa ini cenderung mempersulit dan mempersempit poligami dengan menetapkan sejumlah aturan yang membuat orang terasa sulit melakukan poligami lebih-lebih bagi kalangan PNS/TNI/POLRI di Indonesia. Bahkan dua negara muslim terang-terang melarang poligami dan menjadikannya sebgai tindak pidana yakni negara Turki dan Tunisia.

Adapun bentuk pembaruan sehubungan dengan aturan poligami dapat disebutkan diantaranya :

  1. Keharusan meminta izin terlebih dahulu dari pengadilan agama ( lihat pasal 4 ayat 1 UUP).
  2. Adanya ketentuan syarat isteri yang dapat dimadu yakni isteri tidakdapat  menjalankan kewajiban sebagi isteri, mendapatkan cact badan atau penyakit yang sukar diusembuhkan ( lihat pasal 4 ayat 2 UUP).
  3. Syarat yang harus dipenuhi ketika mengajukan ke pengadilan harus ada persetujuan isteri/isteri-isteri, mampu menjamin keperluan hidup anak dan isteri dan harus mampu berlaku adil di antara isteri-isteri dan anak-anak mereka ( lihat pasal 5 ayat 1 UUP).
  4. Khusus bagi wanita PNS dilarang menjadi isteri ke 2 dst. ( Lihat Pasal 4 ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990 )

Dewasa ini negara yang secara radikal berani melarang poligami adalah Tunisia dan Turki, sedang mayoritas negara muslim tidak sampai melarang namun hanya membatasi dan mengawasi sedemikian rupa agar poligami  dengan segala resikonya yang negatif  dapat diminimalisir.[35]

  1. 4. Perceraian di muka pengadilan[36]

Adanya ketentuan atau keharusan untuk melakukan perceraian di depan pengadilan, sebagaimana tertuang dalam pasal 39 UUP,[37] memiliki dampak yang signifikan dalam hal menurunkan rating perceraian di Indonesia. Dalam catatan Daniel S Lev sebagaimana dikutip oleh Azyumardi Azra,  dari tahun 1947 sampai tahun 1972 jumlah talak  dari perkawinan yang terdaftar, mencapai tiap tahunnya antara 50 sampai 58 %, sebuah jumlah yang termasuk tinggi di negara-negara lain di dunia. Sementara jumlah rujuk amat kecil hanya berkisar 5 sampai 10 persen dari jumlah talak yang ada.[38]

Asas mempersulit perceraian merupakan salah satu asas yang diusung oleh UU Perkawinan. Ketentuan ini berbeda dengan dengan ketentuan fikih yang terkesan mempermudah jatuhnya perceraian baik dengan atau tanpa alasan yang jelas dan kuat, juga dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja suami mau. Aturan fikih yang longgar dalam masalah perceraian ini dipandang kurang membawa kemaslahatan bagi keluarga teruatama isteri dan anak-anak.[39]

  1. Pemeliharaan anak pasca perceraian[40]

Ketentuan normatif hak-hak anak pasca perceraian memang sudah ada dan dibahas dalam kitab-kitab fikih, UUP mempertegas dan memperinci lebih jauh hak-hak itu. Khusus terkait dengan hak-hak anak yang orang tuanya mengalami perceraian, pembuat undang-undang di negeri ini sebenarnya telah menetapkan sejumlah ketentuan yang harus dilakukan orang tua yang mengalami perceraian demi menjamin nasib dan masa depan anak-anaknya. Ketentuan yang dimaksud misalnya dapat dijumpai dalam pasal 41 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang selengkapnya berbunyi :

“ Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

  1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memlihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
  2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
  3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Ketentuan ini ditegaskan lagi pada pasal 45 yang bunyinya :

(1)   Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2)   Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya orang tua putus.

 

Sementara itu KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang dikeluarkan dengan Inpres Nomor 1 tahun 1991 atau mengatur lebih jauh sebagaimana tertuang dalam pasal 105 yang berbunyi :

Dalam hal terjadinya perceraian :

  1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
  2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
  3. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

 

Demikianlah di antara bidang-bidang hukum perkawinan yang mengalami pembaruan maupun modifikasi di Indonesia. Secara umum pembaruan itu lebih membawa maslahat terutama bagi anak-anak dan isteri ( kaum wanita), namun dalam prakteknya sering masih dilanggar karena sebagin pihak masih menganggap ketetntuan itu tidak sejalan dengan rumusan fikih yang lebih diyakini kebenarannya bagi masyarakat tersebut. Di samping juga kesadaran hukum masyarakat masih lemah serta pengawasan dan sanksi hukum yang rendah ikut menyumbangkan saham mengapa ketentuan UU tersebut kurang maksimal berjalan di tengah masyarakat.

Respon Ulama dan Umat terhadap Pembaruan

Adanya usaha-usaha untuk memperbarui atau modernisasi hukum perkawianan Islam tidak selamanya mendapatkan dukungan luas dari masyarakat muslim itu sendiri. Kasus sebelum disahkannya UU Perkawinan memberikan bukti, betapa tarik-menarik kepentingan dan ideologi amat kental terjadi. Pertarungan ideologi kelompok sekuler dengan muslim tak terelakkan sehingga kemudian terjadi kompromi-kompromi politik.[41]

Secara umum respon ulama maupun cendekiawan muslim terhadap usaha pembaruan hukum Islam termasuk di dalamnya bidang perkawinan terbagi menjadi dua kelompok besar yakni kelompok yang menolak dan  menerima. Kelompok yang menerima pembaruan dapat dibagi lagi menjadi  kelompok yang menerima secara penuh dan kelompok yang menerima secara terbatas serta belakangan muncul kelompok yang menginginkan pembaruan yang lebih radikal lagi.

Elemen ulama dan pengikutnya yang menolak adanya pembaruan hukum perkawinan pada umumnya meyakini bahwa apa yang sudah tertuang dalam ketentuan fikih selama ini itulah syari’at yang harus dipertahankan dan itulah syari’at’ yang tidak boleh diubah. Kiranya sebagian ulama pesantren tradisional di kampung terpencil tidak sedikit yang menyakini pandangan ini, sehingga aturan seperti pencatatan pernikahan, izin poligami, talak harus di pengadilan sering diabaikan.

Sekelompok ulama lain dan pengikutnya ada yang menerima pembaruan sebagian, namun juga masih keberatan dengan pembaruan yang lain. Misalnya aturan poligami yang mensyaratkan harus izin pengadilan, hal ini sering dilanggar oleh orang yang bukannya tidak terpelajar atau tahu hukum, tetapi mereka menganggap hal ini bertentangan dengan rasa kesadaran hukum yang diyakini. Namun dalam hal yang lain misalnya pencatatan nikah kelompok ini tidak keberatan.[42]

Ada juga ulama yang setuju sepenuhnya dengan ketentuan dalam UUP. Biasanya ulama jenis ini berasal dari lingkungan pergutuan tinggi  atau dari kalangan birokrasi. Hal ini karena mereka mengetahui metodologi serta filososfi aturan itu dengan cukup baik sehingga diyakini membawa kemaslahatan dan sudah semestinya dikituti dan diamalkan.

Namun demikian ada juga sekelompok kecil cendekiawan yang merasakan aturan dalam UUP terasa masih kurang dan perlu disempurnakan dan bila perlu dirombak total. Kelompok ini biasanya sering dijuluki sebgai kelompok liberal yang di antara tokoh-tokohnya adalah sebagain kalangan akademisi, LSM atau sebagian kecil dari alumni pesantren.[43]

Kritik dan Komentar

Pembaruan pada dasarnya dapat terjadi dalam semua lapangan aspek kehidupan dan tidak ada kekuatan yang dapat mencegahnya. Namun demikian tidak berarti semua yang baru mesti lebih baik, sebagaimana juga tidak setiap yang lama mesti jelek. Maka dari itu kaidah yang dibuat para ulama fikih yang menyatakan  al-muhafazhatu al al-qadim ash-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah sangat tepat dan penting untuk dicamkan dan diperhatikan.

Pembaruan yang masih didasarkan pada nash baik secara tersurat maupun tersirat, berlandaskan metodologi ushul fiqh yang standar, memperhatikan maqashid asy-Syari’ah atau mendatangkan kemaslahatan dan membuang kemafsadatan, kiranya tak pelak lagi dapat digunakan dan diterima. Jadi aturan atau pembaruan hukum seperti pencatatan nikah, pembatsn usia kawin, mempersulit poligami dan perceraian kiranya dapat diterima dan diamalkan.

Namun pembaruan yang dilakukan dengan cara mengabaikan teks apalagi yang sharih dan qath’I, mengikuti isme-isme tertentu yang sekuler, penafsiran yang terkesan dipaksakan dan mengada-ada, semata-mata mengikuti tuntunan akal yang tidak terjamin dari campur tangan hawa nafsu kiranya perlu kehati-hatian buat menerimanya. Catatan kritis harus dikedepankan sebelum memutuskan unutk menerima ataupun menolaknya. Pembaruan yang demikian kurang aman buat diamalkan mengingat metodologinya yang masih belum teruji serta orang-orang yang merumuskannya masih dipertanyakan kapasitas keilmuan dan integritas pribadinya. Maka fatwa-fatwa yang ‘nyeleneh’ dari sebgaian cendekiawan muslim patut dikritisi dan bila perlu dimentahkan seperti fatwa kebolehan pernikahan antar agama, waris 1 berbanding 1, laki-laki juga perlu beriddah dsb.[44]

Memang fikih tidak sempurna dan tidak perlu sampai disakralkan, namun bukan berarti untuk merubahnya bisa dilakukan secara serampangan dan mudah begitu saja. Silakan diperbarui dan disempurnakan, namun umat akan menilai apakah perbaikan itu  justeru akan membuat semakin baik atau sebaliknya ?.

Penutup

Pembaruan hukum keluarga di kalangan dunia muslim –termasuk hukum perkawinan- mulai marak dilakukan pada abad 20 M. Pengaruh ini diakui atau tidak ada unsur atau pengaruh dunia barat yang dilakukan ketika mereka menjajah sebagin besar dunia muslim pada abad-abad sebelumnya.[45] Selain itu, pembaruan itu umunya dilakukan oleh cendekiawan yang pernah mengenyam bangku kuliah di perguruan tinggi negara-negara barat. [46]

Pada umumnya pembaruan hukum itu mendapat resistensi oleh ulama Islam tradisional. Kelompok ini lebih mantap dan puas dengan aturan sebagaiman yang tertuang dalam kitab fikih yang sejalan dengan madzhab yang dianutnya. Di Indonesia, UU Perkawinan dinilai banyak membawa perubahan dan maslahat terutama terhadap kaum wanita dan anak-anak dengan beberapa ketentuannya yang baru. Jika hal ini membawa manfaat pada wanita dan anak-anak, namun dirasakan oleh sebagian laki-laki telah ‘ merugikan’ privilege yang   selama ini telah dinikmatinya seperti kemudahan dalam bercerai dan poligami.

Belakangan UUP dinilai sudah konservatif dan ketinggalan, sehingga saat ini ada usaha-usaha untuk mengamandemen dan bila perlu dirombak secara total.[47] Akan seperti apakah aturan hukum keluarga khususnya bidang perkawinan di masa datang di Indonesia ?. Tunggu saja tanggal mainnya.!

Daftar Pustaka

 

Abdurrahman al-Jazairi, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, Cet. II, ( Bairut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004)

Abdurrahman I. Doi, Shari`ah : The Islamic Law, Sixth Print, ( Kula Lumpur : Zafar Sdn. Bhd. 2002)

Amir Syarifuddin,  Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, Cet. X, ( Bandung : Angkasa Raya, 1993)

_____________, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara fiqh Munakahat dan  Undang-Undang perkawinan, Cet. I, ( Jakarta : Prenada, 2006)

Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. II, ( Jakarta : Prenada Kencana, 2004)

Arskal salim & Azyumardi Azra (Ed.), Shari’a and Politics in Modern Indonesia, ( Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2003)

Arso Sosroatmodjo & A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Cet. II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet. IV, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000)

Faqihuddin Abdul Kodir, Memilih Monogami Pembacaan atas Al-Qur`an dan Hadits Nabi, Cet. I, ( Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2005)

HM. Atho’ Mudzhar,  Islam and Islamic Law in Indonesia A Socio-Historical Approach,           ( Jakarta : Religius Reseacrh and Development and Training, 2003)

Huzaemah Tahido Yanggo, Kontroversi Revisi Kompilasi Hukum Islam,  Cet. III, ( Jakarta : Adelina, 2005)

Ibnu Qudamah, al-Mughni wa asy-Syarh al-kabir, Edisi I, ( Bairut : Dar al-Fikr, 1984), VII

Jaih Mubarok, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Cet. I, ( Bandung : Pustaka Bani Qurays, 2005)

Jamilah Jones & Abu Aminah Bilal Philips, Plural Marriages in Islam, alih bahasa Machnun Husein, Monogami dan Poligini dalam Islam, Cet. 1, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Cet. I, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005)

JND Anderson, Islamic Law in the Modern World, ( New York : New York University Press, 1975)

Khairudin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri ( Hukum Perkawinan 1) dilengkapi Perbandingan UU negara Muslim, Cet. I, ( Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2004)

_______________, Status Wanita di Asia Tenggara : Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia,( Jakarta : INIS , 2002)

Murtadha Muthahhari, The Rights of Women in Islam, alih bahasa M. Hashem, Hak-Hak Wanita dalam Islam, Cet. VI, (Jakarta : Lentera, 2001)

Muhammad Abu Zahrah, al-Ahwal asy-Syakhshiyyah, ( Mesir : Dar al-Fikr al’Arabi, t.t)

Muhammad Kamal Hassan, Muslim Inteleltual Responses to New Order Modernization in Indonesia, alih bahasa Ahmadi Thaha, Modernisasi Indonesia : Respon Cendekiawan Muslim, ( Jakarta : Lingkaram Studi Indonesia, 1987)

Muhmamad Zain & Mukhtar alshodiq, Membangun Keluarga Humanis ( Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu), Cet. I, ( Jakarta : Graha Cipta, 2005)

Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam,  Cet. I, ( Jakarta : Grafindo Persada, 2004)

Musthafa as-Siba`I, al-Mar`at Bain al-Fiqh wa al-Qanun, alih bahasa Chadijah Nasution, Wanita di antara Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Cet. I, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1977)

Rochayah Machali (ed), Wacana Poligami di Indonesia, Cet. I, ( Bandung : Mizan, 2005)

as-Sarakhsi, al-Mabsut, ( Bairut : Dar al-Ma’rifah, 1989), V

Siti Musdah Mulia, Islam menggugat Poligami, ( Jakarta : Gramedia, 2004)

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Cet. II, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994)

Sulistyowati Irianto ( Ed.), Perempuan & Hukum, Cet. I, ( Jakarta : yayasan Obor, 2006)

Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, ( Bombay : NM Tripathi PVT LTD, tt)

_____________, Personal Law in Islamic Countries, (New Delhi : Acaademi of Law and Religion, 1987)

Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda, Cet. I, (Bandung : Mandar Maju, 2002)

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. I, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2006)

 

UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

PP Nomor 9 Tahun 1975

PP Nomor 10 Tahun 1983

PP Nomor 45 Tahun 1990

Inpres No. 1 Tahun 1991

 

 

 

 


¨ Penulis adalah Dosen Tetap Jurusan Syari’ah STAIN Pekalongan, Peserta Program S3 Hukum Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya.

[1] JND Anderson, Islamic Law in the Modern World, ( New York : New York University Press, 1975), h. 39.

 

[2] Jazuni, Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Cet. I, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), h. 359.

[3] Dalam hal penulisan makalah ini, penulis beruntung mendapatkan buku baru karangan Khairudin Nasution berjudul ISLAM Tentang Relasi Suami dan Istri ( Hukum Perkawiann 1) dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim. Dalam buku ini dibahas beberapa topik dalam perkawinan Islam dari perspektif fikih lintas madzhab, lantas diperbandingkan dengan hukum positif di beberapa negara muslim. Lihat seutuhnya dalam Khairudin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri ( Hukum Perkawinan 1) dilengkapi Perbandingan UU negara Muslim, Cet. I, ( Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2004).

 

[4]  Untuk pembahasan dan pengantar dasar pengertian seputar syari’at, fikih dan hukum Islam dapat ditelaah buku Jazuli, Ilmu Fiqh, Cet. VI, ( Jakarta : Prenada, 2006), h. 1 dst.

[5] Amir Syarifuddin,  Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, Cet. X, ( Bandung : Angkasa Raya, 1993), h. 117.

 

[6] HM. Atho’ Mudhzar, ” Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam,” dalam Budhy Munawar Rachman, Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, ( Jakarta : Paramadina, 1994), h. 372, sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarok,  Modernisasi Hukum  Perkawinan di Indonesia, Cet. I,             ( Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005), h. 13.

 

[7]  Tahir Mahmood,  Family law Reform in The Muslim World, ( New Delhi: The Indian Law Institute, 1972), h. 2 – 8. H.M. Atho’ Mudzhar, Wanita dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, dalam Atho’ Mudhar & Khairuddin Nasution (Ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Cet. I, ( Jakarta : Ciputat Press, 2003), h.204-205. Baca juga Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Cet. I, ( Jakarta : Grafindo Persada, 2004), h. 146-149.

 

[8] HM. Atho’ Mudhar & Khairuddin Nasution (Ed.), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Cet. I,       ( Jakarta : Ciputat Press, 2003), h. 1-2.

 

[9] Tahir Mahmood,  Family law Reform in The Muslim World, ( New Delhi: The Indian Law Institute, 1972), h. 64.

 

[10] HM. Atho’ Mudzhar & Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern, h. 2-3.

[11] Ibid., h. 3-4.

 

[12]  Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, ( Bombay : The Indian Law Institute, 1972), h. 270.

 

[13]  Dalam pengamatan Azyumardi Azra, dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 sebagai bentuk modernisasi hukum perkawinan, ternyata amat signifikan dalam hal menurunkan angka perceraian, poligami, perkawinan di bawah umur dan hal-lain yang terkait dengan masalah perkawinan. Lihat azyumardi Azra,” The Indonesian marriage Law of 1974 ; An Institutionalization of the Shari’a for Social Changes, dalam Arskal Salim & Azyumardi Azra (Ed.), Shari’a and Politics in Modern Indonesia, ( Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2003), h. 73.

 

[14] Amir Syarifuddin,  Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, Cet. X, ( Bandung : Angkasa Raya, 1993), h. 107,  110-115.

 

[15] Amir Syarifuddin,  Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara fiqh Munakahat dan  Undang-Undang perkawinan, Cet. I, ( Jakarta : Prenada, 2006), h. 29.

 

[16] HM. Atho’ Mudzhar,  Islam and Islamic Law in Indonesia A Socio-Historical Approach,     ( Jakarta : Religius Reseacrh and Development and Training, 2003), h. 159.

 

[17] Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Asham dan Usman al-Butti menandaskan ketidakbolehan pernikahan yang dilakukan pasangan yang masih di bawah umur atau belum baligh. Sementara itu Ibnu Hazm menyatakan boleh menikahkan anak perempuan yang di bawah umur, sedang bagi anak laki-laki tidak boleh dinikahkan sampai ia baligh. Sedang dalam pandangan jumhur ulama, boleh saja menikahkan anak yang belum baligh dan yang gila sekalipun. Periksa Wahbah az-Zuhaily,  al-Fiqh al-Islami  wa Adillatuhu, Jilid IX, (Bairut : Dar al-Fikr, 1989 ), h. 6682

 

[18] Amir Syarifuddin,  Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara fiqh Munakahat dan  Undang-Undang perkawinan, Cet. I, ( Jakarta : Prenada, 2006),h. 66-67.

 

[19] Menurut usulan versi CLD ( Contra Legal Draft ) KHI susunan Tim Pengarusutamaan Jender Depag pimpinan Siti Musda Mulia, usia minimal laki-laki dan perempiuan diusulkan sama yakni sama-sama 19 tahun. Lihat Muhammad Zain & Mukhtar alShodiq, Membangun Keluarga Humanis ( Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu), Cet. I, ( Jakarta : Graha Cipta, 2005), h. 33-34.

[20] Data-data tersebut diolah dari dua buah buku  Tahir Mahmood, Personal law in Islamic Countries : History, Text, and Comparative Analysis, ( New Delhi : Academy of Law and Religion, 1987 dan Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World, ( Bombay : NM Tripathi PVT LTD, tt).

 

[21] Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries : History, Text, and Comparative Analysis, ( New Delhi : Academy of Law and Religion, 1987), h. 270.

[22] Baca juga Khairudin Nasution, Islam tentang Relasi Suami dan Istri…, h. 65 dst.

 

[23] Amir Syarifuddin,  Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara fiqh Munakahat dan  Undang-Undang Perkawinan, Cet. I, ( Jakarta : Prenada, 2006), h.  74.

 

[24]  Lihat Muhammad Zain & Mukhtar alshodiq, Membangun Keluarga Humanis ( Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu), Cet. I, ( Jakarta : Graha Cipta, 2005), h.28-31.

 

[25] Perbandingan antara fikih, UUP dan KHI seputar pencatatan nikah dapat dibaca dalam Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. II, ( Jakarta : Prenada Kencana, 2004), h. 120 dst. Bandingkan pula dengan penjelasan Jaih Mubarok,  Modernisasi Hukum perkawinan di Indomnesia, h.  69 dst.

 

[26] Ayat dimaksud adalah QS Al-Baqarah ayat  282 yang terjemahannya :

” Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari Software Qoran in Word Ver 1.3 oleh Muhammad Taufiq.

 

[27] Diskusi dan penjelasan seputar keabsahan pernikahan yang tidak dicatatkan dapat dibaca dalam buku Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. I, ( Jakarta : Bumi Aksara, 1996), h. 121 dst.

 

[28]  Lihat Muhammad Zain & Mukhtar alshodiq, Membangun Keluarga Humanis ( Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu), Cet. I, ( Jakarta : Graha Cipta, 2005), h. 28, 38-39.

 

[29] HM. Atho’ Mudzhar,  Islamic and .., h. 160.

 

[30]  Penjelasan hak ijbar dalam wacana fikih dapat dibaca misalnya dalam buku  Huzemah Tahido Yanggo, Fiqih Anak,  Cet. I, ( Jakarta : al-Mawardi, 2004), h.  312 dst.

 

[31] Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. II,        ( Jakarta : Prenada Kencana, 2004), h. 79.

 

[32] Perbandingan penjelasan antara fikih, UUP dan KHI serta analisis penulis buku Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. II, ( Jakarta : Prenada Kencana, 2004), h.  156 dst. Lihat juga Zainudin Ali, Hukum Peradat Islam di Indonesia, Cet. I, ( Jakarta : Sinar Grafika,  2006), h. 47-50.

 

[33] ‘Bapak poligami Indonesia’, Puspo Wardoyo misalnya meyakini poligami bukan hanya sekedar boleh dilakukan bahkan bagi kalangan tertentu seperti dia bisa menjadi wajib atau sekurang-kurangnya sunnah. Makanya ia menggunakan hak poligaminya sampai batas maksimal yakni empat wanita. Lihat buku Indahnya Poligami Pengalaman Keluarga sakinah Puspo wardoyo karangan Nurbowo dan Apiko Joko M, Cet. II, ( Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2003). Hal yang sama juga diamalkan oleh Fauzan al-Anshari, sekretaris MMI yang mencita-citakan penegakan syari’at Islam di Indonesia juga mempunyai empat orang Isteri. Ia pernah menyatakan bahwa sebaiknya seorang aktifis muslim memang memiliki isteri lebih dari satu karena kalau ke mana-mana ia tidak pergi melainkan pulang. Maksudnya kalau punya isteri empat orang di tempat atau kota yang berbeda maka ke mana-mana hakekatnya ia ‘pulang’ bukan ‘pergi’.

 

[34]  Baca misalnya as-Sarakhsi, al-Mabsut, ( Bairut : Dar al-Ma’rifah, 1989), V : 217. Ibnu Qudamah, al-Mughni wa asy-Syarh al-kabir, Edisi I, ( Bairut : Dar al-Fikr, 1984), VII : 436. Lihat pula Khairuddin Nasution, Op.Cit., h. 105.

 

[35] HM. Atho’ Mudzhar, Islam and Islamic…, h. 160-161. Sebagai tambahan informasi baca pula Abdurrahman I. Doi, Shari`ah : The Islamic Law, Sixth Print, ( Kula Lumpur : Zafar Sdn. Bhd. 2002), h.  149-154.

 

[36] Penjelasan komparatif yang lebih luas dapat dibaca dalam Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. II, ( Jakarta : Prenada Kencana, 2004), h. 206 dst.

 

[37] Periksa penjelasan lebih utuh dalam Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam…, h.  128 dst.

 

[38] Lihat azyumardi Azra,” The Indonesian marriage Law of 1974 ; An Institutionalization of the Shari’a for Social Changes, dalam Arskal salim & Azyumardi Azra (Ed.), Shari’a and Politics in Modern Indonesia, ( Singapore : Institute of Southeast Asian Studies, 2003), h. 81, lihat juga h. 88-89.

 

[39] Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Cet. I, ( Jakarta : Grafindo Persada, 2004), h.  160-161.

 

[40] Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan membahas secara komparatif anatar ketentuan dalam fikih, UUP, KHI dan analisis pribadi lihat dalam bukunya, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. II, ( Jakarta : Prenada Kencana, 2004), h. 292.

 

[41] Baca rekaman perdebatan seputar kelahiran UU Nomor 1 tahun 1974 dalam Muhammad kamal hassan, Muslim Inteleltual Responses to New Order Modernization in Indonesia, alih bahasa Ahmadi Thaha, Modernisasi Indonesia : Respon Cendekiawan Muslim, ( Jakarta : Lingkaram Studi Indonesia, 1987), h. 192 dst.

 

[42]  Tanpa menyebutkan kelompok siapa dan mana, Jaih Mubarok mengemukakan  tiga isu dalam RUU Perkawinan sebagai tidak sejalan dengan ajaran Islam yakni pencatatan nikah,  persyaratan poligami yang sulit serta pembatasan usia kawin. Lihat Jaih Mubarok,  Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Cet. I,   ( Bandung : Pustaka Bani Quraiys, 2005), h.  46-47.

 

[43]  Kelompok seperti ini diantaranya diwakili oleh kelompok JIL yang dikomandani Ulil Abshar abdalla dkk. Siti Musdah Mulia dkk dari tim pengarusutamaan jender DEPAG dengan CLD KHI-nya yang kontroversial kiranya dapat dimasukkan dalam kelompok ini.

[44] Sebagian usulan dalam CLD KHI sebenarnya hanya ‘mengulang’ apa yang pernah diusulkan dalam RUU Perkawinan yang mendapatkan protes keras umat Islam sebelum UUP disahkan. Dalam RUU Perkawinan, ada sejumlah ketentuan yang ditentang keras oleh umat Islam yakni masalah  kawin hamil karena zina, adopsi anak, perkawinan anak angkat dengan bapak angkat,  dua kali cerai menjadi penghalang perkawinan,  perbedaan agama tidak menjadi penghalang perkawinan,  dan aturan waktu iddah selama 306 hari. Lihat Jaih Mubarok, Op.Cit., h. 49-61.

 

[45]  Dari 55 negara muslim yakni yang mayoritas penduduknya beragama Islam,  hanya Saudi Arabia dan Turki yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. Inggris tercatat paling banyak menjajah yakni sebnayak 25 negara, Perancis 15 negara dan Rusia 7 negara. Sisanya dijajah oleh Negara lain seperti Indonesia oleh Belanda, Guenia basu oleh Portugis, sementara Iran pernah dijajah oleh Inggris dan Rusia, Maroko dijajah Perancis dan Spanyol serta Camerun dijajah Perancis dan Inggris. Ahmad al-Usairy, alih bahasa Samson Rahman, Sejarah Islam sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX, Cet. II, ( Jakarta :L Akbar, 20030, h. 467, sebagaimana dikutipoleh Muhammad Amin Suma, Op.cit.   h. 180.

 

[46] Abdurrahman I. Doi, Shari`ah : The Islamic Law, Sixth Print, ( Kula Lumpur : Zafar Sdn. Bhd. 2002), h. 149, 450.

 

[47] Saat ini ada tiga versi draf usulan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), masing-masing dibuat oleh Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kowani, dan LBH-Apik. Ada beberapa poin yang diusulkan unutk dimandemen, salah satunya yang mendapat sorotan tajam adalah masalah poligami. Lihat artikel Maria Ulfah Anshor, Poligami dalam UU Perkawinan – Perlu Sanksi Hukum, Media Indonesia, Senin, 13 Oktober 2003

 

 

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: